REPUBLIKA.CO.ID, WELLINGTON -- Wakil Perdana Menteri Selandia Baru, Winston Peters, pada Ahad (16/8) meminta penyelenggaraan pemilihan umum yang dijadwalkan berlangsung September 2020, ditunda karena adanya kasus Covid-19 yang belum lama ini ditemukan.
Temuan kasus positif itu meningkatkan tekanan kalangan oposisi ke Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern untuk menunda penyelenggaraan pemilu. Kasus positif yang minggu lalu ditemukan di kota terbesar Selandia Baru, Auckland, mengancam kemampuan pemerintah menyelenggarakan "pemilu yang adil dan bebas" pada 19 September, kata Peters, ketua Partai New Zealand First, dalam surat yang ia kirim ke Ardern.
Selandia Baru sempat bebas Covid-19 selama 102 hari. Peters mengusulkan pemilu diselenggarakan pada 17 Oktober atau 21 November 2020.
Wakil PM itu berkoalisi dengan Partai Buruh yang mengusung Ardern setelah pemilihan umum pada 2017 gagal menghimpun suara mayoritas untuk Partai Nasional atau Partai Buruh. Selandia Baru melaporkan hari ini (16/8) ada 13 pasien Covid-19 baru sehingga total pasien yang dirawat mencapai 69 orang. Ardern pun memberlakukan karantina selama dua minggu sejak pekan lalu di Auckland, kota terbesar Selandia Baru dengan populasi 1,7 juta jiwa.
Kalangan oposisi, salah satunya Partai Nasional, juga meminta pemerintah menunda pemilu. Oposisi berharap Ardern akan kehilangan dukungan saat karantina yang diberlakukan di Auckland akan berdampak pada kehidupan masyarakat.
Ardern sempat mendapatkan banyak pujian karena membuat kebijakan yang mampu mengendalikan pandemi. Sejauh ini, banyak pihak menilai Ardern tidak akan menunda pemilu. Namun, keputusan resmi akan ia sampaikan, Senin (17/8).
"Perdana menteri telah meminta pendapat dari para ketua partai yang ada di parlemen pada siang ini terkait dengan tanggal penyelenggaraan pemilu," kata salah satu juru bicara Ardern. "Ragam pendapat yang disampaikan telah diterima oleh perdana menteri," tambah dia.
Sumber wabah yang belum lama ini ditemukan di Auckland masih diselidiki oleh otoritas terkait. Peters menyebut "wilayah perbatasan kemungkinan masih jadi sumber wabah". Ia menyampaikan adanya potensi pelanggaran aturan karantina dari mereka yang baru tiba dari luar negeri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
