REPUBLIKA.CO.ID, LOS ANGELES -- Perusahaan internasional dalam bidang ekspedisi asal Amerika Serikat, United Parcel Service (UPS) dan FedEx pada Jumat (14/8) memperingatkan tak bisa mengirimkan surat suara Pemilu dari Layanan Pos AS (USPS). Pernyataan itu menjadi peringatan pada negara bagian terkait kemungkinan terjadinya penundaan secara signifikan dala pemungutan suara.
“Surat suara negara bagian harus bercap pos agar dianggap sah dan hanya USPS yang memiliki status cap pos yang sah. Oleh karena itu UPS, FedEx dan pihak swasta lainnya secara teknis tidak dapat terlibat dalam pengiriman surat suara," kata UPS dikutip Reuters dalam sebuah pernyataan, Ahad (16/7).
Sementara, FedEx menyatakan bahwa pihaknya memang menerima surat suara individu. Namun, Fedex menyarankan kepada pelanggan yang berencana mengembalikan surat suara mereka melalui FedEx untuk meninjau dengan cermat pedoman masing-masing negara bagian tentang pemungutan suara yang dilakukan tanpa kehadiran, tenggat waktu untuk surat suara, atau dokumen pemilihan terkait.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump pada Kamis (13/8) lalu menentang penyediaan dana untuk Layanan Pos yang sedang berjuang untuk pemungutan suara, yang diperkirakan akan melonjak hingga 50 persen karena pandemi virus Covid-19. Sementara, pemilihan presiden AS sendiri akan dilaksanakan pada 3 November 2020.
Pada Jumat (14/8), Kantor Pos AS mengatakan bahwa pihaknya telah menulis kepada 46 negara bagian dan District of Columbia yang memperingatkan ada risiko signifikan pemilih tidak akan memiliki cukup waktu untuk mengisi dan mengembalikan surat suara mereka.
Sementara, dalam postingan di media sosial pada Kamis (13/8), penulis dan pembawa acara radio David Rothkopf mengatakan bahwa ada "peluang besar" bagi UPS dan FedEx untuk mengirimkan surat suara secara gratis. "Dalam semalam Anda akan menjadi organisasi yang paling dicintai dan dihormati di Amerika," tulisnya.
Namun, menurut perusahaan dan para ahli, berbagai undang-undang dan peraturan sebagian besar melarang perusahaan pengiriman swasta menangani surat masuk dan surat suara yang tidak hadir. Namun, ada pengecualian untuk pengiriman yang dianggap sangat mendesak.
Mantan pejabat pemilu Arizona dan penasihat senior yayasan Dana Demokrasi, Tammy Patrick mengatakan, di beberapa negara bagian, pengumpulan surat suara akan dilarang karena akan dianggap sebagai “pengambilan suara". Namun, ada rintangan lain yang harus diatasi oleh perusahaan-perusahaan tersebut, yang sudah menghadapi lonjakan dalam pengiriman e-commerce selama pandemi Covid-19.
Misalnya, Layanan Pos mendatangi setiap kotak surat AS enam hari seminggu. Sedangkan perusahaan swasta mengunjungi hanya jika mereka memiliki pengiriman atau penjemputan yang telah diatur sebelumnya dan mereka tidak memiliki cakupan di daerah pedesaan.
Layanan pengiriman pemula Amazon.com juga telah diluncurkan sebagai alternatif. Namun, layanan itu juga tidak melakukan penjemputan di rumah. Perwakilan dari Amazon dan Layanan Pos tidak segera menanggapi permintaan dari komentar di media sosial.
“Menetapkan protokol tentang bagaimana mereka mengumpulkan surat suara akan menjadi tantangan,” kata Patrick.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
