REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Partai Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, AK Party, mengkritik kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik antara Uni Emirat Arab (UEA) dan Israel. Menurutnya, hal itu merupakan bunuh diri politik terhadap perjuangan Palestina.
"Menempatkan 'normalisasi' dalam agenda tanpa mempertimbangkan agresi Israel di Yerusalem Timur dan Tepi Barat yang diduduki dan menyebut negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya berarti menerima agresi Israel," kata juru bicara AK Party Omer Celik melalui akun Twitter pribadinya akhir pekan lalu, dilaporkan laman Daily Sabah.
Langkah UEA melakukan normalisasi hubungan dengan Israel juga merusak prospek solusi dua negara yang diusulkan komunitas internasional. Dia menegaskan Turki akan selalu mendukung perjuangan Palestina.
Pada Kamis pekan lalu, Israel dan UEA berhasil mencapai kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik. Hal tersebut tercapai dengan bantuan Amerika Serikat (AS). Itu merupakan kesepakatan damai pertama Israel dengan negara Arab dalam 26 tahun
Di bawah kesepakatan normalisasi dengan UEA, Israel disebut setuju untuk menangguhkan pencaplokan sebagian wilayah Tepi Barat. Hal itu pun diutarakan Putra Mahkota UEA Sheikh Mohammed bin Zayad Al Nahyan. "Kesepakatan telah dicapai untuk menghentikan lebih jauh aneksasi Israel terhadap wilayah Palestina," kata dia melalui akun Twitter pribadinya.
Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menekankan, rencana aneksasi tidak sepenuhnya disingkirkan. "Kami tidak akan menyerahkan hak kami atas tanah kami. Tidak ada perubahan rencana saya untuk memperluas kedaulatan, kedaulatan kami atas Yudea dan Samaria (Tepi Barat), di bawah koordinasi penuh dengan AS," kata Netanyahu.