REPUBLIKA.CO.ID, NOVO PROGRESSO -- Suku pribumi Brasil memblokir jalan tol yang digunakan truk pembawa bahan pokok. Mereka sempat mengancam akan melanjutkan pemblokirkan selama 24 jam sebelum akhirnya mematuhi perintah pengadilan untuk pergi.

Dalam pernyataannya, Suku Kayapo mengatakan, pemerintah federal telah gagal melindungi mereka dari pandemi virus corona yang menewaskan empat tetua adat mereka. Suku tersebut juga memprotes rencana pembangunan rel kereta api di sebelah tanah adat mereka.

"Kami lelah dengan janji-janji tak terpenuhi," kata suku tersebut dalam pernyataan mereka, Rabu (19/8).

Pada Senin (17/8), para laki-laki Suku Kayapo membawa senjata kayu, melukis tubuh mereka dengan simbol perang dan memakai bulu burung sebagai ikat kepala. Mereka memblokir tol BR-163 yang terletak di barat Brasil dengan ban dan papan kayu.

Pemblokiran ini membuat truk-truk yang membawa jagung mengantri sepanjang 3 kilometer selama enam jam.  Jalan tol BR-163 menghubungkan kota-kota pertanian di negara bagian Mato Grosso dengan pelabuhan Miritituba.

Pelabuhan yang terletak di Negara Bagian Para itu, merupakan gerbang ekspor penting.  Lantaran musim panen kedelai sudah berakhir, bahan makanan utama yang dikirimkan saat ini adalah jagung.

Pada Senin lalu, pengadilan di wilayah  Novo Progresso memerintahkan pengunjuk rasa membubarkan diri. Para pemimpin suku mengatakan, mereka akan melanjutkan pemblokiran selama 24 jam hingga perintah pengadilan berlaku pada Rabu ini.

Salah satu yang diprotes Suku Kayapo adalah pembangunan rel kereta api yang dinamakan Ferrograo. Sebuah rel yang melintasi sebagian Amazon untuk menghubungkan negara bagian produsen biji-bijian Mato Grosso dengan pelabuhan sungai.

Rel itu akan bersisian dengan jalan tol BR-163 yang telah menjadi jalur penting untuk mengirimkan biji-bijian ke pelabuhan sungai. Lalu diekspor dengan kapal yang lebih besar di Sungai Amazon.

Suku Kayapo yang tinggal di daerah reservasi Menkragnoti e Baú mengatakan, jalan tol membuat orang-orang di suku mereka sakit. Suku itu menuntut uang ganti rugi.

Suku tersebut mengatakan, lembaga pemerintah yang mengurus suku pribumi, yakni Funai tidak membantu mereka menangani pandemi virus corona dan mengusir penebang atau penambang liar di wilayah mereka yang seluas 6,5 juta hektar. Funai belum menanggapi permintaan komentar mengenai hal ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika