REPUBLIKA.CO.ID, PYONGYANG -- Pemerintahan Korea Utara (Korut) akan bergerak untuk memperbaiki masalah dengan mengadakan pleno Partai Buruh yang dijadwalkan Januari. Pemimpin negara, Kim Jong-un, berjanji untuk menetapkan rencana ekonomi lima tahun karena rintangan yang tidak terduga telah menghambat pertumbuhan ekonomi.

Surat kabar Korut pada Senin (24/8) menyebut partai yang berkuasa menggunakan kongres tersebut untuk menghadapi tantangan di dalam dan di luar negeri. Upaya ini dilakukan untuk memajukan revolusi negara yang mengacu pada upaya Pyongyang yang sedang berlangsung untuk membangun ekonomi mandiri, tanpa bantuan dari pihak luar.

Saat ini, pemerintahan Korut sedang berjuang untuk menghadapi sanksi internasional dan mengekang penyebaran wabah virus corona. Sementara pada saat yang sama, Korut pun menghadapi banjir yang disebabkan oleh hujan lebat baru-baru ini.

Dikutip dari Korea Herald, pemerintah tersebut meminta warga untuk bersatu di belakang partai penguasa. Kekuatan bersama diperlukan mengingat akan menjadi tahun perjuangan melawan kekurangan pangan kronis.

Keputusan mendadak Kim untuk memanggil majelis pada Januari sebagian besar dipandang langkah persiapan untuk rencana baru. Hal ini digunakan sebagai tanggapan atas terpilihnya presiden Amerika Serikat yang baru pada November.

Kongres biasanya dilakukan untuk menandai acara penting dan sebelumnya telah berlangsung pada 2016. Saat itu Kim diangkat sebagai ketua partai dan meluncurkan inisiatif ekonomi lima tahun pertamanya. Dia juga bersumpah untuk tidak menggunakan senjata nuklir, kecuali negaranya diserang dengan senjata itu terlebih dahulu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika