REPUBLIKA.CO.ID, DHAKA -- Bangladesh memutuskan untuk memulihkan jaringan seluler dan layanan internet di kamp-kamp pengungsi Rohingya di tengah pandemi Covid-19.
"Kami sedang menunggu konfirmasi resmi tentang keputusan tersebut," kata komisioner pengungsi Bangladesh Md. Mahbub Alam Talukder kepada Anadolu Agency.
Menurut Talukder, beberapa hari yang lalu mereka telah merekomendasikan kepada pemerintah Bangladesh untuk memulihkan jaringan komunikasi digital bagi 1,2 juta pengungsi Rohingya. Bangladesh memberlakukan larangan penggunaan kartu SIM pada telepon genggam sejak awal September tahun lalu.
Otoritas menyita ratusan SIM dari kamp-kamp Rohingya menyusul keputusan tersebut. Bangladesh juga memerintahkan badan pengatur telekomunikasi negara untuk memblokir akses internet dengan alasan keamanan.
Meskipun begitu, beberapa orang Rohingya telah menggunakan kartu SIM secara sembunyi-sembunyi untuk menjalin komunikasi dengan kerabat mereka di negara bagian Rakhine, Myanmar, atau negara lainnya.
"Kami berharap agar Kementerian Dalam Negeri Bangladesh segera mengarahkan Komisi Regulator Telekomunikasi (BTRC) untuk memulihkan layanan seluler dan internet di kamp-kamp kami," ujar Talukder.
Dia mengatakan pemerintah bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendata hampir satu juta orang Rohingya di kamp-kamp tersebut. Bagi orang-orang yang telah terdata dapat mengajukan kartu SIM.
PBB telah mendesak pemulihan layanan komunikasi di kamp-kamp Rohingya selama beberapa bulan terakhir, terutama setelah wabah virus korona melanda Bangladesh sejak awal Maret.
Hingga saat ini, enam dari 83 orang-orang Rohingya yang terpapar Covid-19 telah meninggal dunia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Bangladesh, negara itu mencatat 297.083 kasus Covid-19 dan 3.983 di antaranya meninggal dunia.
Sementara itu, pada Senin, Menteri Luar Negeri Bangladesh AK Abdul Momen mengkritik Myanmar yang tidak melakukan apa pun untuk memulihkan situasi di Rakhine untuk menjamin repatriasi orang-orang Rohingya secara damai dan bermartabat.
"Karena operasi pembersihan etnis di Rakhine baru-baru ini oleh Tatmadaw dan pemilihan umum pada November, kami sebenarnya menemui jalan buntu untuk proses repatriasi," ungkap Momen.
Kaum yang teraniaya
Rohingya, yang disebut-sebut PBB sebagai kaum paling teraniaya, menderita sejumlah serangan sejak kekerasan komunal meletus pada 2012. Amnesty International mengungkapkan bahwa lebih dari 750.000 pengungsi Rohingya, sebagian besar perempuan dan anak-anak, melarikan diri dari Myanmar ke Bangladesh, sejak pasukan keamanan Myanmar melancarkan serangan ke komunitas Muslim minoritas pada 2017.
Menurut Badan Pembangunan Internasional Ontario (OIDA), sekitar 24.000 Muslim Rohingya dibunuh oleh pasukan Myanmar sejak 25 Agustus 2017.
Dalam laporannya yang berjudul "Migrasi Paksa Rohingya: Pengalaman yang Tak Terkira", OIDA menyebutkan lebih dari 34.000 Rohingya dibakar hidup-hidup, sementara lebih dari 114.000 lainnya dipukuli.
Tak hanya itu, sekitar 18.000 perempuan Rohingya diperkosa oleh tentara dan polisi Myanmar, sedangkan lebih dari 115.000 rumah Rohingya dibakar dan 113.000 lainnya dirusak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika