REPUBLIKA.CO.ID, MANAMA -- Raja Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo bahwa negaranya tidak akan melakukan normalisasi hubungan dengan Israel seperti yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab (UEA). Al Khalifa menegaskan Bahrain berkomitmen untuk mendukung pembentukan negara Palestina.
Pada Rabu (26/8), Bahrain menyatakan kesepakatan normalisasi hubungan dengan Israel tidak akan terwujud tanpa pembentukan negara Palestina yang merdeka. Menurut Bahrain News Agency, Raja Al Khalifa mengatakan kepada Pompeo bahwa negaranya tetap berkomitmen pada inisiatif Arab Peace, yang menyerukan penarikan penuh Israel dari wilayah Palestina yang diduduki, dengan imbalan perdamaian dan normalisasi hubungan.
"Raja menekankan pentingnya meningkatkan upaya untuk mengakhiri konflik Palestina-Israel sesuai dengan kesepakatan solusi dua negara, yakni untuk pembentukan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya," tulis laporan Bahrain News Agency.
Pompeo berada di Bahrain sebagai bagian dari rangkaian kunjungannya di Timur Tengah. Kunjungannya bertujuan untuk mendorong negara-negara Arab agar melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Dalam sebuah cicitan di Twitter, Pompeo mengatakan dia dan raja Bahrain membahas tentang pentingnya membangun perdamaian dan stabilitas regional, serta melakukan perlawanan terhadap Iran.
Seperti kebanyakan negara Teluk, Bahrain menganggap Iran adalah musuh. Bahrain menuding Iran berada di balik aksi protes kelompok Syiah terhadap dinasti Sunni, Raja Al Khalifa yang berkuasa.
Seorang peneliti di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri, Cinzia Bianco, mengatakan negara-negara Teluk lainnya termasuk Oman, Qatar, dan Kuwait juga menghadapi hambatan untuk meningkatkan hubungan dengan Israel. "Oposisi populer terhadap normalisasi cukup tinggi, meskipun ada sentimen yang lebih dingin terhadap perjuangan Palestina di antara beberapa kalangan pemuda, terutama di Arab Saudi," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
