REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Presiden Prancis Emmanuel Macron telah membuat peta jalan bagi bagi politisi Lebanon menyangkut reformasi politik dan keuangan. Menurut dokumen yang dilihat oleh Reuters, Prancis menganggap Lebanon perlu melakukan reformasi untuk membuka aliran bantuan luar negeri serta menyelamatkan negara itu dari berbagai krisis, termasuk kehancuran ekonomi.
"Makalah konsep sepanjang dua halaman itu disampaikan oleh duta besar Prancis untuk Beirut," kata sumber politik Lebanon.
Namun, sumber diplomatik di Elysee, kantor Presiden Macron, mengatakan tidak ada dokumen yang disampaikan kepada pihak Lebanon. Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Prancis menolak berkomentar.
Langkah-langkah yang diperlukan Lebanon itu termasuk audit bank sentral, penunjukan pemerintah sementara yang mampu memberlakukan reformasi mendesak, serta pelaksanaan pemilihan legislatif dini dalam satu tahun.
Pemerintah Lebanon saat ini, yang mulai menjabat pada Januari dengan dukungan dari gerakan Hizbullah yang didukung Iran dan sekutunya, gagal membuat kemajuan dalam pembicaraan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mendapat dana talangan. Hal ini lantara ada kelambanan reformasi serta perselisihan soal ukuran kerugian finansial.
Perdana Menteri Lebanon telah menyatakan mundur usai ledakan besar di pelabuhan Beirut bulan ini, yang menewaskan sedikitnya 180 orang, melukai sekitar 6.000 lainnya dan menghancurkan ribuah rumah.
Pengunduran diri juga terjadi di tengah gelombang baru protes terhadap para elite politik atas korupsi yang sudah mengakar serta terkait tudingan salah urus. Kondisi itu telah menyebabkan Lebanon jatuh ke dalam jurang krisis keuangan.
"Prioritas harus diberikan pada pembentukan pemerintah dengan segera, untuk menghindari kekosongan kekuasaan yang akan membuat Lebanon tenggelam lebih jauh ke dalam krisis," bunyi dokumen Prancis itu.
Dokumen tersebut mencantumkan empat sektor yang membutuhkan perhatian segera, yaitu bantuan kemanusiaan dan penanganan oleh pihak berwenang terhadap pandemi Covid-19; rekonstruksi setelah ledakan 4 Agustus; reformasi politik dan ekonomi, serta penyelenggaraan pemilihan dini parlemen.
Makalah juga mencakup seruan bagi kemajuan dalam pembicaraan IMF dan pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyangkut dana kemanusiaan internasional yang dijanjikan kepada Lebanon dalam beberapa pekan terakhir.
Selain itu, dokumen berisi seruan bagi penyelidikan independen terhadap penyebab ledakan bahan peledak dalam jumlah besar, yang disimpan secara tidak aman di pelabuhan selama bertahun-tahun.
Macron mengunjungi Beirut tak lama setelah ledakan itu dan menjelaskan bahwa bantuan keuangan tidak akan diberikan kepada Lebanon jika negara itu tidak memberlakukan reformasi untuk mengatasi pemborosan, korupsi dan kelalaian.
"Sejak itu, Macron telah menelepon sejumlah para pemimpin politik utama di bawah sistem pembagian kekuasaan sektarian negara itu," kata seorang sumber politik Lebanon.
Macron dijadwalkan kembali berkunjung ke Beirut pada 1 September. Peta jalan itu dapat memperdalam peran Prancis di Lebanon, negara bekas koloninya.
Makalah tersebut menyatakan bahwa Paris akan memainkan peran besar dalam membangun kembali pelabuhan Beirut dan meningkatkan perawatan kesehatan.
Menurut dokumen, Pemerintah Prancis akan mengirim tim dari kementerian keuangan dan bank sentral untuk mendukung audit keuangan. Selan itu, juga disebutkan bahwa Prancis bersama Uni Eropa akan membantu Lebanon mempersiapkan penyelenggaraan pemungutan suara parlemen dini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika