REPUBLIKA.CO.ID, BAMAKO -- Petinggi kudeta di Mali membebaskan Presiden Ibrahim Boubacar Keita. Ia kini telah kembali ke rumahnya, Kamis (27/8). Pembebasan Keita dilakukan jelang pertemuan tingkat tinggi di kawasan yang akan membahas masa depan politik di negara tersebut.
"Keita diperbolehkan kembali ke rumahnya pada Kamis pagi, setelah ia ditawan di luar kota," kata juru bicara junta, Djibrilla Maiga.
Pembebasan Keita merupakan salah satu permintaan pimpinan negara-negara di Afrika Barat. Organisasi di kawasan itu telah mengirim delegasi ke Mali tidak lama setelah kudeta. Delegasi dari Afrika Barat dan petinggi kudeta pun bertemu membahas pembentukan pemerintahan transisi dari kalangan sipil.
Eks kepala staf kepresidenan, Mahamadou Camara membenarkan Keita telah kembali ke kediamannya di Distrik Sebenikoro, Bamako. “Dia telah pulang ke rumah. Saya tidak tahu apakah ia akan berpergian nantinya,” kata Camara saat ditanya kemungkinan Keita meninggalkan Mali.
Pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Mali mengatakan komandan mereka telah mengunjungi Keita di kediamannya, Kamis.
Sebelumnya, sekelompok tentara telah menguasai Mali sejak 18 Agustus. Mereka juga menyandera Presiden Keita dengan menodongkan senjata ke arah sang presiden dan memaksa mundur dari jabatannya. Banyak negara khawatir kudeta terhadap Presiden Keita dapat mengguncang stabilitas di Mali serta melemahkan upaya melawan ekstremis di kawasan Sahel, Afrika.
Pemimpin junta militer mengatakan alasan mereka mengkudeta pemerintah karena Mali jatuh dalam kekacauan dan ancaman keamanan. Junta menyalahkan pemerintah atas situasi tersebut. Namun, mereka berjanji akan membentuk pemerintahan transisi dan menggelar pemilihan umum pada waktu yang tepat.
Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian, saat diwawancarai radio RTL, Kamis, mengatakan kudeta tidak menghentikan operasi militer Prancis yang bertujuan menghentikan para simpatisan Alqaidah dan ISIS di Mali. Walaupun demikian, Prancis mendesak junta segera membentuk pemerintahan transisi.
Empat tentara Mali tewas dan 12 lainnya luka-luka, setelah pelaku teror tiba-tiba menyerang pasukan patroli untuk mencegah perburuan liar di Mopti, Kamis, kata pihak tentara. Militer Mali menambahkan sekitar 20 orang bersenjata di Mopti telah “diamankan”.
Pemerintahan transisi
Junta militer atau Komite Nasional Pembebasan Rakyat (CNSP) di hadapan delegasi Masyarakat Ekonomi Negara-Negara di Afrika Barat (ECOWAS) mengatakan mereka berencana memimpin Mali sampai tiga tahun.
"Namun, ECOWAS meminta junta membentuk pemerintahan transisi dalam waktu tidak lebih dari satu tahun," kata perwakilan dari Nigeria.
Koalisi partai oposisi di Mali, M5-RFP, mengusulkan pemerintahan transisi diisi oleh warga sipil. Pemerintahan transisi itu dapat berjalan tidak lebih dari dua tahun, tetapi kemungkinan membutuhkan waktu lebih dari satu tahun.
M5-RFP telah menggelar rangkaian aksi unjuk rasa mendesak Keita mundur sebelum kudeta. Tiga narasumber dari kalangan diplomatik mengatakan pemimpin senior junta tengah melawat ke negara-negara di kawasan untuk melobi para pimpinan jelang pertemuan tingkat tinggi, Jumat.
Sejumlah pimpinan junta mengunjungi Burkina Faso dan Niger. Presiden Niger Mahamadou Issoufou saat ini menjabat sebagai ketua ECOWAS. Pihak Junta juga meminta ECOWAS meringankan sanksi yang dijatuhkan untuk Mali.
Namun, ECOWAS mengecam aksi kudeta di Mali sehingga negara-negara anggota pun menutup perbatasan serta menahan aliran dana ke Mali. "Sanksi itu telah mengganggu transaksi ekonomi di Mali dengan negara tetangganya," kata beberapa lembaga non pemerintah internasional.
Kelompok itu meminta ECOWAS untuk menjamin distribusi bantuan kemanusiaan tidak terganggu oleh sanksi dan penutupan perbatasan. Mali telah berupaya memulihkan stabilitas politik sejak kerusuhan Tuareg yang dibajak oleh IS pada 2012. Sejak 2018, jumlah kasus kekerasan dan ancaman keamanan di Mali naik drastis sehingga memaksa lebih dari 500.000 orang meninggalkan rumahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika