REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Sebuah studi baru yang dirilis pada Ahad (30/8) menemukan bahwa jika pekerja Inggris tidak kembali ke kantor, GBP 480 miliar (Rp 9.306 triliun) bisa hilang dari ekonomi Inggris, sementara studi terpisah menunjukkan bahwa kerja empat hari seminggu bisa menciptakan 500.000 pekerjaan baru.
Penelitian yang dilakukan oleh Center for Economics and Business Research (CEBR), sebuah konsultan milik Douglas McWilliams, mantan kepala penasihat ekonomi Konfederasi Industri Inggris, mengatakan ekonomi Inggris tidak akan kembali ke ukuran sebelum pandemi Covid-19 hingga 2025, jika masyarakat terus bekerja dari rumah.
"Jika kita terus bekerja di rumah ketika setidaknya setengahnya ingin kembali, kita berisiko berubah menjadi ekonomi 90 persen dengan PDB terjebak di urutan ke-10 dari puncaknya," kata McWilliams seperti dikutip oleh The Guardian.
Pemerintah telah meluncurkan kampanye yang sangat terbuka dan vokal untuk mengembalikan pekerja ke kantor, tetapi banyak perusahaan mengatakan mereka akan mengizinkan pekerjanya terus bekerja dari rumah sampai 2021. Sementara itu, lembaga pemikir progresif Autonomy mengatakan dalam studi terpisah bahwa empat hari kerja seminggu di sektor publik bisa membantu membendung peningkatan pengangguran dan menciptakan hingga setengah juta pekerjaan baru.
Skema tersebut akan menelan biaya hingga GBP 9 miliar (Rp 174,5 triliun) per tahun, tetapi defisit anggaran saat ini diperkirakan telah melebihi GBP 300 miliar (Rp 5.819 triliun).
“Waktunya telah tiba untuk empat hari kerja seminggu dan sektor publik harus bertindak sebagai pelopor untuk itu, baik sebagai pemberi kerja maupun sebagai penyedia layanan," kata Will Stronge, direktur riset Autonomy, seperti dikutip oleh The Guardian.
Menurut Stronge, untuk membantu mengatasi krisis pengangguran yang dihadapi musim dingin ini, empat hari seminggu adalah pilihan terbaik untuk berbagi pekerjaan secara lebih merata di seluruh perekonomian dan menciptakan pekerjaan baru yang sangat dibutuhkan.
"Empat hari seminggu sangat masuk akal karena akan meningkatkan produktivitas, menciptakan pekerjaan baru dan membuat kita semua lebih bahagia dan lebih sehat," lanjut dia.
Namun, seorang juru bicara pemerintah mengatakan, pemerintah tidak mengamanatkan pola kerja untuk bisnis atau karyawan mereka. Yang penting mereka memiliki keleluasaan untuk menyetujui pola kerja yang sesuai.
“Ini juga berlaku untuk pegawai negeri, dan komitmen kami untuk bekerja secara fleksibel adalah salah satu alasan kami secara konsisten menempati peringkat sebagai salah satu penyedia pekerjaan terbaik di Inggris," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika