REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Presiden Prancis, Emmanuel Macron, memberi waktu kepada para politisi Lebanon hingga akhir Oktober untuk mulai melaksanakan reformasi, Selasa (1/9). Dia mengancam, bantuan keuangan akan ditahan dan sanksi dijatuhkan lebih jauh jika korupsi menghalangi proses tersebut.
Macron mengatakan pada konferensi pers di Beirut bahwa para pemimpin politik telah setuju untuk membentuk pemerintahan dalam dua minggu kedepan. Upaya itu untuk membantu memetakan arah baru bagi negara Timur Tengah yang runtuh di bawah beban kehancuran ekonomi.
"Tidak ada cek kosong yang diberikan kepada Lebanon, ini adalah permintaan dengan penunjukan dalam enam hingga delapan minggu," kata Macron dalam kunjungan keduanya dalam waktu kurang dari sebulan.
Presiden Prancis itu mendesak tindakan guna mengatasi krisis keuangan yang berakar pada korupsi dan salah urus. "Jika kelas politik Anda gagal, kami tidak akan datang membantu Lebanon," ujarnya.
Macron mengatakan, sanksi dapat diberlakukan jika terbukti terjadi korupsi dan akan dikoordinasikan dengan Uni Eropa. Namun, rencana tersebut tidak ada dalam agenda Oktober karena sedang dalam proses membangun kepercayaan dan keterlibatan bersama.
Ketika mengunjungi pelabuhan yang rusak, Macron menginginkan komitmen yang kredibel untuk peta jalan reformasi. Kondisi itu dapat diraih dengan melakukan audit bank sentral dan mekanisme tindak lanjut, termasuk pemilihan legislatif dalam enam hingga 12 bulan.
Tekanan dari Macron telah mendorong partai-partai besar untuk menyetujui calon perdana menteri baru, Mustapha Adib. Dia telah menyerukan pembentukan pemerintahan yang cepat dan berjanji untuk segera menerapkan reformasi untuk mengamankan kesepakatan dengan Dana Moneter Internasional (IMF).
Macron, yang mengunjungi Beirut setelah ledakan Agustus yang menewaskan lebih dari 190 orang, mengatakan kekuatan dunia harus tetap fokus pada keadaan darurat di Lebanon. Paris siap membantu mengatur dan menjadi tuan rumah konferensi internasional dengan PBB pada Oktober.
Krisis keuangan yang diperparah oleh ledakan di pelabuhan Beirut bulan lalu adalah ancaman terbesar bagi stabilitas Lebanon sejak perang saudara 1975-1990. Negara itu juga menghadapi tumpukan utang, kemerosotan nilai mata uang, serta kemiskinan dan pengangguran melonjak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika