REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Menteri Tenaga Kerja dan Pensiun Inggris Therese Coffey mengatakan ia terkejut mendengar rencana Skotlandia menggelar referendum kemerdekaan. Ini mengingat seluruh wilayah Inggris sedang mengalami defisit anggaran dan tantangan ekonomi yang disebabkan pandemi Covid-19.

"Saya hanya terkejut," kata Coffey di stasiun televisi BBC, Rabu (2/9).

Pada Selasa (1/9) kemarin Menteri Pertama Skotlandia Nicola Sturgeon berjanji untuk mempublikasikan rancangan undang-undang referendum kemerdekaan yang paling baru sebelum pemilihan parlemen tahun depan. Ia juga berjanji mengungkapkan waktu pemungutan suara.

"Pada pekan lalu saya melihat catatan Skotlandia defisit, bonus serikat di Skotlandia sekitar 2.000 poundsterling, saya sangat sulit untuk mengerti mengapa saat ini menjadi waktu yang tepat untuk memikirkan referendum kemerdekaan," kata Coffey.

Maret lalu Sturgeon yang memimpin pemerintahan pro-kemerdekaan menunda rencana referendum untuk fokus pada krisis virus corona. Kelompok nasional terus mendorong agar pemerintah menggelar referendum.

Pada referendum 2014 sebanyak 55 persen pemberi suara memilih agar Skotlandia tetap bergabung dengan Inggris. Rencana referendum kemerdekaan tahun ini digelar setelah Brexit. Pasalnya banyak warga Skotlandia tidak ingin keluar dari Uni Eropa.

Saat kelompok yang ingin meninggalkan Uni Eropa memenangkan referendum 2016, sebanyak 62 persen pemberi suara di Skotlandia memilih bertahan di blok itu. Jika lebih banyak warga Skotlandia yang memilih untuk merdeka. Maka Inggris akan kehilangan sepertiga wilayah daratan mereka, hampir persepuluh populasi, dan sebagian identitas nasional mereka.

Ikuti Whatsapp Channel Republika