Paket kebijakan usulan Prancis antara lain mengupayakan perundingan dengan Dana Moneter Internasional. Langkah itu harus diambil untuk menyelamatkan perekonomian yang ambruk. Pemerintahan baru Lebanon juga didesak melakukan reformasi yang tertunda selama bertahun-tahun.
Dalam kunjungannya ke Beirut, Selasa (2/9), Presiden Prancis Emmanuel Macron melayangkan peringatan kepada elite Lebanon agar mendukung reformasi, atau terancam mendapat sanksi. Tenggat paling lambat untuk mengadopsi paket reformasi itu adalah akhir Oktober mendatang.
Macron yang juga mengawal upaya internasional untuk membantu Lebanon berhasil melobi elite politik untuk menyetujui Duta Besar Lebanon untuk Jerman, Mustapha Adib, sebagai calon tunggal perdana menteri.
Dalam waktu 15 hari setelah pembentukan kabinet, pemerintah Lebanon harus menentukan jendela waktu untuk perundingan dengan IMF.
Tenggat waktu yang ketat untuk reformasi
Saat ini sistem perbankan di Lebanon sedang lumpuh. Sementara nilai tukar mata uang pound Lebanon terus menukik dan ketegangan sektarian semakin meningkat. Situasi muram itu bertambah parah ketika pelabuhan Beirut meledak dan menewaskan 190 penduduk dan menciptakan kerugian senilai USD 4,6 miliar.
Menurut rancangan peta jalan damai yang diterima kantor berita Reuters, Prancis menuntut pemerintahan baru Lebanon menerapkan UU Pengawasan Arus Modal yang sudah disetujui IMF, mengaudit bank sentral dan mereformasi industri kelistrikan yang hingga kini belum mampu menjamin pasokan energi selama 24 jam untuk enam juta penduduk Lebanon.
Semua itu harus dilakukan dalam jangka waktu satu bulan setelah pelantikan. Pada saat yang sama pemerintah juga diminta membatalkan rencana pembangunan pembangkit listrik Selaata yang kotroversial, dan membentuk lembaga antirasuah.
Mustapha Adib yang kembali dari Jerman ke Lebanon pada Senin (1/9), harus mengamankan dukungan politik untuk susunan kabinetnya. Proses ini biasanya berlangsung selama beberapa bulan. Tapi Macron menetapkan tenggat waktu selama hanya dua pekan.
“Tantangannya sangat besar dan tidak bisa ditunda lagi,” kata Adib usai melakukan safari politik di Beirut, Rabu (3/9).
Putaran terakhir perundingan antara Lebanon dan IMF berlangsung Mei silam, namun berakhir dini di bulan Juli, ketika pemerintah gagal bersepakat dengan oposisi dan bank-bank Lebanon seputar angka kerugian di sektor perbankan, yang membiayai sebagian besar utang pemerintah yang kini setinggi langit
Dukungan Hizbullah dan partai Kristen
Mohanad Hage Ali, peneliti di Carnegie Middle East Center mengatakan, reformasi yang diusulkan Prancis akan mengancam kekuasaan elite politik dan menempatkan mereka dalam pengawasan transaksi keuangan menyusul dugaan korupsi.
“Reformasi ini menggeser politik dari rejim lama yang melihat layanan masyarakat sebagai pemborosan, menuju ekonomi baru, di mana praktik-praktik lama tidak lagi bisa dilanjutkan,” kata dia.
Seorang sumber senior di politik Lebanon mengatakan partai-partai politik menyerah pada tekanan Prancis. Menurutnya rencana yang disusun oleh Paris “ambisius, tapi dengan Macron melobi Lebanon, ini bisa berhasil,” kata dia.
Adapun pejabat Hizbullah, Mahmoud Qamati, mengatakan, pihaknya mendukung kerjasama internasional dan regional untuk menyelamatkan Lebanon. “Sebab itu ini adalah peluang emas bagi pemerintah untuk menanggulangi sebagian masalah, meski tidak semuanya,” kata dia kepada televisi Al-Manar.
Sementara Gebran Bassil, Ketua Umum Gerakan Patriotik Bebas (FPM) yang merupakan partai Kristen terbesar di Lebanon, mengatakan “jika pemerintah ini tidak berhasil, maka kita menuju bencana yang lebih besar.”
rzn/hp (rtr, afp)
Ikuti Whatsapp Channel Republika