REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSEL -- Dewan HAM PBB pada Senin (14/9) menyetujui proposal Uni Eropa (EU) untuk mengadakan debat mendesak tentang situasi hak asasi manusia di Belarusia, saat kepala badan tersebut menggambarkan laporan represi yang "mengkhawatirkan" sejak pemilu yang disengketakan bulan lalu.

EU dan kritikus lainnya menuduh pemerintah Belarus menahan para pemimpin oposisi dan menindak pengunjuk rasa damai yang menentang Alexander Lukashenko, yang secara resmi memenangi pemilihan ulang bulan lalu. Presiden Dewan HAM Elisabeth Tichy-Fisslberger mengatakan 25 anggota dewan memberikan suara mendukung dan dua menentang, dengan 20 abstain, yang berarti mosi itu diadopsi. Debat dijadwalkan pada Jumat (18/9).

"Laporan terus menunjukkan penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau berlebihan oleh petugas penegak hukum," kata Komisaris Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet tentang situasi tersebut.

Ia menambahkan bahwa ada "sedikit bukti" dari setiap langkah oleh pihak berwenang untuk menangani pelanggaran ini. Belarusia, yang bukan merupakan anggota dewan, dengan keras menentang proposal EU yang diajukan oleh Jerman, dan menyebutnya sebagai "tercela" dan melanggar hukum internasional.

"EU menciptakan kondisi untuk melestarikan kebuntuan politik dalam masyarakat Belarusia", kata Duta Besar Belarus untuk PBB Yury Ambrazevich.

Beberapa negara Eropa menyuarakan dukungan untuk mosi tersebut. "Situasi di lapangan jelas membutuhkan debat yang mendesak. Dewan HAM seharusnya tidak tinggal diam tentang masalah ini," kata Duta Besar Jerman Michael von Ungern-Sternberg.

Sementara itu, keberatan disuarakan oleh Venezuela dan Filipina.

Ikuti Whatsapp Channel Republika