REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Ratusan warga Palestina berunjuk rasa pada Selasa (15/9) malam waktu setempat di kota Ramallah, Tepi Barat yang diduduki. Mereka menentang penandatanganan perjanjian normalisasi dengan Israel oleh Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain di Washington pada Selasa 15 September ini.
Dilansir di kantor berita Wafa, Rabu (16/9), warga Palestina berdemonstrasi di jalan-jalan Ramallah, meneriakkan slogan-slogan yang mengecam penandatanganan perjanjian normalisasi dengan Israel. Mereka juga menegaskan dukungan untuk kepemimpinan Palestina yang dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas dalam kepatuhannya pada hak-hak Palestina.
Para peserta menekankan penolakan mereka terhadap perjanjian yang memalukan dan penolakan untuk mengakui hak-hak rakyat Palestina. Tak hanya di Ramallah, aksi unjuk rasa juga pecah di kota Nablus, Jenin, Tulkarm, dan Hebron di Tepi Barat.
Ratusan warga Palestina berdemonstrasi mengibarkan bendera Palestina dan memegang tanda-tanda yang mengecam perjanjian dan normalisasi hubungan Arab dengan Israel. Sejumlah kegiatan protes juga diadakan di beberapa kota di seluruh dunia, tetapi terutama di luar Gedung Putih di Washington oleh penentang perjanjian.
Sejauh ini, negara yang sepakat untuk menormalisasi hubungan dengan Israel bertambah satu negara. Pada Jumat kemarin, Bahrain menjadi negara Teluk kedua yang menormalisasi hubungan dengan negara pendudukan Israel setelah Uni Emirat Arab (UEA) melakukan langkah serupa sebulan lalu.
Uni Eropa menyambut baik pembentukan hubungan diplomatik antara Bahrain dan Israel yang ditengahi AS menyusul perjanjian serupa Israel dan UEA. Uni Eropa menekankan adanya komitmen berkelanjutan untuk mempromosikan solusi dua negara yang diperjuangkan PBB terkait konflik Israel-Palestina.
Sementara, Menteri Luar Negeri Yaman Mohammed Al-Hadrami menegaskan tidak akan menormalkan hubungan diplomatik dengan Israel sampai Palestina mendapat pengakuan sebagai negara berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibukota. Ini seperti yang digambarkan di bawah Prakarsa Perdamaian Arab yang diusulkan Arab Saudi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika