REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, mengatakan Ankara menawarkan untuk membuat perjanjian yurisdiksi maritim dengan Mesir. Upaya ini mempertimbangkan posisi Mesir yang tak melanggar landas kontinen Turki saat membuat kesepakatan dengan Yunani dan pemerintahan Siprus Yunani.
"Kami mengatakan kepada kuasa hukum Mesir bahwa kami dapat mencapai kesepakatan (yurisdiksi) dengan mereka seperti yang kami lakukan dengan Libya," kata Cavusoglu dalam wawancara langsung di CNN Turk.
Cavusoglu mengatakan, sudah ada pertemuan terkait tingkat intelijen kedua negara. Langkah ini menunjukan perbaikan hubungan kedua negara setelah Presiden Mesir sekarang, Abdul-Fattah al-Sissi, menggulingkan presiden pertama yang terpilih secara demokratis di negara itu, Muhammad Mursi lewat kudeta. Terlebih lagi, Mesir di bawah Sisi telah melakukan kampanye anti-Turki.
Selain masalah Turki, Cavusoglu melihat ada perbaikan kondisi dengan Yunani dalam beberapa hari terakhir. Dia menjelaskan, bahwa pesan yang lebih moderat mulai datang dari Yunani tentang masalah Mediterania Timur. "Yunani mulai memberikan pesan yang lebih positif, mengambil kesempatan kembalinya ( Kapal eksplorasi seismik Turki) Oruc Reis ke Pelabuhan Antalya untuk mengisi kembali pasokan dan untuk pemeliharaan," kata Cavusoglu.
Dikutip dari Dailysabah, Cavusoglu menekankan bahwa Oruc Reis kembali ke pelabuhan karena pemeliharaan berkala rutin dan tidak menunjukkan adanya konsesi. "Seperti yang dikatakan Presiden kami (Recep Tayyip Erdogan) (Kanselir Jerman Angela) Merkel hari ini, kami telah memberikan kesempatan diplomasi di masa lalu, tetapi Yunani menolaknya," katanya.
Cavusoglu menegaskan kembali bahwa Turki tetap memiliki hak di daerah tempat Oruc Reis untuk melakukan penelitian seismik. Yunani telah memperdebatkan aktivitas eksplorasi energi Turki saat ini di Mediterania Timur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
