REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Seorang pengusaha real estat China bernama Ren Zhiqiang (69 tahun) dijatuhi hukuman 18 tahun penjara atas tuduhan korupsi pada Selasa (22/9). Selain itu, dia pun didenda sebesar 4,2 juta yuan atau sekitar Rp 9,1 miliar (dengan kurs Rp2.180 per yuan). Ren diketahui pernah melayangkan kritik keras terhadap Presiden China Xi Jinping terkait penanganan pandemi Covid-19.
Dalam putusannya Pengadilan Rakyat Menengah No 2 Beijing mengatakan bahwa Ren terbukti telah memanfaatkan posisinya untuk menggelapkan dana publik sebesar 49,74 juta yuan antara 2003 dan 2017. Menurut pengadilan pada periode yang sama, Ren telah menerima suap senilai lebih dari 1,25 juta yuan, menyelewengkan 61,20 juta yuan dana publik, dan menyalahgunakan kekuasaannya sebagai pegawai pemerintah yang menyebabkan kerugian sebesar 116,7 juta yuan bagi perusahaan milik negara.
"(Ren) secara sukarela mengakui kejahatannya, mengakui semua tuduhan terhadapnya seperti yang diajukan (di pengadilan), dan secara sukarela menerima keputusan pengadilan," kata pengadilan Beijing, dikutip laman South China Morning Post. Dengan demikian, Ren tidak akan mengajukan banding.
Ren tumbuh dalam keluarga revolusioner dan menjadi anggota Partai Komunis China (PKC). Dia dikenal tak segan melayangkan kritik tajam dan terbuka terhadap pejabat pemerintahan. Oleh sebab itu, ia mendapat julukan "Ren the Big Cannon".
Pada Maret lalu, salah satu esai yang ditulis Ren beredar secara daring. Dia mengkritik kesalahan pemerintahan Xi Jinping dalam menangani wabah Covid-19. Ren turut mengecam tindakan keras PKC terhadap kebebasan pers dan intoleransi perbedaan pendapat.
Dalam esainya, Ren menyebut pemimpin puncak sebagai badut yang haus kekuasaan. Namun, dia memang tak secara gamblang menulis nama Xi Jinping. “Saya tidak melihat seorang kaisar berdiri di sana memamerkan ‘pakaian barunya’, tapi seorang badut yang menanggalkan pakaiannya dan bersikeras terus menjadi kaisar,” tulis Ren. Pernyataan Ren itu disebut merujuk pada pidato telekonferensi Xi kepada 170 ribu pejabat di seluruh Cina mengenai langkah-langkah penanganan epidemi Covid-19 tanggal 23 Februari lalu.
Badan disipliner PKC mengatakan Ren telah berselisih dengan kepemimpinan dalam "masalah prinsip". Ren pun telah menerbitkan artikel yang bertentangan dengan "Empat Prinsip Utama", merujuk pada status kepemimpinan PKC yang tidak tertandingi.
Selain itu, badan disipliner PKC menyebut bahwa Ren telah "membawa nama buruk negara dan partai", menunjukkan ketidaksetiaan kepada partai, dan menolak penyelidikannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika