REPUBLIKA.CO.ID, SHANGHAI -- Surat kabar China, China Daily menulis tidak ada alasan bagi China menyetujui kesepakatan TikTok yang 'tak adil dan kotor'. Perusahaan Amerika Serikat "(AS) Oracle Corp dan Walmart Inc mengatakan mereka telah membuat kesepakatan dengan pemilik TikTok, ByteDance.

"Apa yang Amerika Serikat lakukan pada TikTok hampir sama dengan preman memaksakan kesepakatan bisnis yang tak masuk akal dan adil terhadap perusahaan yang sah," tulis surat kabar propemerintah China itu dalam tajuk rencananya, Rabu (23/9).

Tiga perusahaan yang terlibat dalam kesepakatan tersebut mengeluarkan pernyataan yang berbeda-beda. Penjualan TikTok diharapkan membuat aplikasi berbagi video itu tetap dapat beroperasi di Amerika Serikat (AS).

Sebab, dengan alasan keamanan nasional pemerintah Donald Trump mengancam akan menutup aplikasi tersebut di Negeri Paman Sam. ByteDance mengatakan mereka akan mendirikan perusahaan cabang yang bernama TikTok Global yang 80 persen sahamnya mereka miliki.

Sementara itu, Oracle dan Walmart mengatakan, mayoritas saham TikTok Global berada di tangan perusahaan-perusahaan AS. Hal itu sesuai dengan perintah eksekutif Trump pada 14 Agustus lalu yang mendesak ByteDance menyerahkan kepemilikan TikTok ke perusahaan AS dalam 90 hari.

"Keamanan nasional menjadi senjata yang dipilih Washington ketika ingin menahan kemajuan perusahaan asing mana pun yang mengalahkan perusahaan-perusahaaan AS," tulis surat kabar berbahasa Inggris tersebut.

"Bytedance tidak hanya akan kehilangan kendali atas perusahaan, tapi juga teknologi inti yang mereka ciptakan dan miliki, China tidak memiliki alasan untuk memberikan lampu hijau atas kesepakatan semacam itu," kata China Daily.

Tajuk rencana China Daily serupa dengan tajuk rencana tabloid the Global Times pada Senin (21/9) lalu. Media berbahasa Inggris yang dikelola Partai Komunis China itu mengatakan tampaknya China tidak akan menyetujui kesepakatan itu.

Pada Selasa (22/9) kemarin The Global Times kembali menulis editorial yang menyebut kesepakatan TikTok sebagai 'pemerasan'. "China sebagai negara besar tidak akan menerima pemerasan dari AS. Tidak pula menyerahkan kendali atas perusahaan teknologi tinggi China yang luar biasa pada pemeras," tulis the Global Times. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika