REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Pejabat Palestina menyebut perjanjian normalisasi hubungan yang terjadi antara negara-negara Teluk dan Israel menyebabkan merosotnya bantuan pendanaan dari negara-negara Arab kepada otoritas Palestina. Bahkan, penurunan itu mencapai lebih dari 80 persen secara mendadak.

Menurut The New Arab dan data Kementerian Keuangan Palestina, yang dilansir di The Jerusalem Post, Kamis (24/9), Ramallah tidak menerima bantuan dari negara-negara Arab sejak Maret. Bantuan dari luar negeri pun juga turun sebesar 50 persen. Total penurunan pendapatan Palestina pada 2020 sekitar 70 persen.

Rinciannya, bantuan pendanaan dari negara-negara Arab kepada Otoritas Palestina turun 85 persen, dari 267 juta dolar AS pada 2019 menjadi 38 juta dolar AS pada 2020, dalam tujuh bulan pertama 2020. Bantuan dana dari luar negeri turun 50 persen di periode yang sama, dari 500 juta dolar AS pada 2019 menjadi 255 juta dolar AS pada 2020.

"Sebagian besar negara-negara Arab tidak mematuhi keputusan KTT Arab untuk memberikan jaring pengaman finansial sebesar 100 juta dolar AS untuk Palestina," kata Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Maliki menyampaikan alasan di balik penurunan pendanaan itu, dilansir di The Jerusalem Post, Kamis (24/9).

Al-Maliki tidak mengetahui persis penyebab kondisi finansial yang dialami Palestina. "Kami tidak tahu apakah ini akibat finansial dari pandemi virus corona, atau atas permintaan AS, seperti yang dikatakan Presiden Trump. Tapi hasilnya sama, sayangnya keputusan ini belum dilakukan atau dilaksanakan," katanya.

Situasi keuangan Palestina memang terjadi di tengah pandemi virus corona, tetapi di sisi lain juga terjadi selama periode ketika perjanjian normalisasi dilakukan beberapa negara Teluk. Normalisasi hubungan dengan Israel yang didukung oleh AS itu sangat ditentang oleh Ramallah.

Presiden AS Donald Trump mengatakan kepada Perdana Menteri Israel Netanyahu bahwa dia telah meminta negara-negara Arab yang kaya untuk tidak mendanai Palestina. Krisis keuangan dan merosotnya bantuan Arab dan luar negeri telah memaksa Otoritas Palestina untuk meningkatkan pinjaman domestiknya dan mencari sumber pendapatan baru.

Ikuti Whatsapp Channel Republika