REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Surat kabar Amerika Serikat (AS) the New York Times melaporkan Presiden Donald Trump membayar pajak pendapatan federal pada tahun 2016 dan 2017 sebesar 750 dolar AS. Trump juga tidak membayar pajak pendapatan 10 dari 15 tahun terakhir walaupun pada 2018 ia mendapatkan 427,4 juta dolar melalui program realitas televisi dan bisnis-bisnis lain.

Trump dapat mengecilkan tagihan pajaknya dengan melaporkan kerajaan bisnisnya mengalami kerugian besar. Pada Ahad (27/9) kemarin the New York Times melaporkan pada 2018 Trump mengaku kehilangan 47,4 juta dolar. Tapi, ia mengaku mendapatkan pendapatan 434,9 juta dolar di akhir tahun itu.

"(Presiden juga menghadapi) pertarungan audit selama sepuluh tahun dengan Badan Pajak AS atau Internal Revenue Service (IRS) atas legitimasi pengembalian pajak sebesar 72,9 juta dolar yang ia klaim dan terima, setelah mengalami kerugian besar," tulis the New York Times dilansir Aljazirah Senin (28/9).

Surat kabar tersebut menulis apabila Trump kalah maka ia harus membayar lebih dari 100 juta dolar. Dalam konferensi pers,Trump membantah laporan tersebut dan menyebutnya sebagai berita palsu.

"Itu berita palsu, sepenuhnya palsu, dibuat, palsu. Sebenarnya saya membayar pajak dan Anda semua akan segera melihat pengembalian pajak saya, berdasarkan audit, itu sudah diaudit sejak lama," kata Trump.

Pengacara Trump Organization, Alan Garten, mengatakan laporan the New York Times 'sebagian besar, jika tidak semuanya, fakta yang tampil tidak akurat'. Garten mengatakan selama 10 tahun pajak yang dibayar Trump sudah puluhan juta dolar.

"Termasuk membayar jutaan dolar pajak pribadi sejak mengumumkan pencalonannya pada 2015," kata Garten dalam pernyataannya.

Laporan ini muncul di saat yang paling penting menjelang debat calon presiden pada Selasa (29/9) dan beberapa pekan sebelum pemilihan presiden. Trump selalu menolak merilis laporan pajaknya. Sikap ini sangat berbeda dari presiden-presiden sebelumnya.

Ia selalu beralasan pajaknya sedang diaudit. The New York Times mengatakan mereka memiliki data pajak pengembalian Trump dan perusahaannya dua dekade terakhir.

Ikuti Whatsapp Channel Republika