REPUBLIKA.CO.ID, TAIPEI -- Taiwan pada Senin (28/9) menyatakan puas dan mengatakan Uni Eropa telah membantunya meraih kemenangan langka karena aliansi global wali kota berhenti merujuk kota-kota Taiwan sebagai bagian dari China.
China telah meningkatkan upaya untuk membuat kelompok dan perusahaan internasional untuk menyebut Taiwan di situs dan dalam dokumen resmi mereka sebagai bagian dari China. Tindakan China itu menimbulkan kemarahan pemerintah dan banyak kalangan masyarakat Taiwan.
Selama akhir pekan, para pejabat Taiwan menyatakan kemarahan setelah kelompok Perjanjian Global Wali Kota untuk Iklim dan Energi yang berbasis di Brussels mulai mencantumkan di situsnya enam kota anggotanya di Taiwan sebagai milik China. Para wali kota Taiwan itu kemudian menulis surat terbuka, yang berisi desakan agar keputusan itu dibatalkan.
Kepala Departemen Luar Negeri Taiwan Joseph Wu mengatakan setelah protes, kelompok global wali kota itu telah kembali menggunakan penyebutan aslinya sebagai kota-kota bagian dari China Taipei. China Taipei adalah nama yang digunakan Taiwan di beberapa badan internasional, seperti Olimpiade, untuk menghindari keberatan Beijing atas partisipasi Taiwan dalam kancah internasional.
Uni Eropa telah "membantu kita dalam upaya ini", kata Wu kepada parlemen, tanpa memberikan perincian.
"Kami sangat senang dengan kerja keras semua orang, nama (China Taipei) telah dikembalikan," katanya.
"Meskipun beberapa orang mungkin tidak senang dengan nama ini, setidaknya cara kami berpartisipasi tidak ditempatkan di bawah negara lain," ujar Wu.
Kedutaan de facto Uni Eropa di Taipei belum menanggapi permintaan komentar terkait hal tersebut, begitu pula kelompok Perjanjian Global Wali Kota itu. Tidak ada negara anggota Uni Eropa yang memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan. Uni Eropa sendiri cenderung tidak menggembar-gemborkan urusan dengan Taiwan karena khawatir akan mengecewakan China, yang merupakan mitra dagang terbesar keduanya.
Kelompok Perjanjian Global Wali Kota untuk Iklim dan Energi mengatakan misinya adalah untuk "menggalang aksi iklim dan energi di semua kota di seluruh dunia", yang mewakili populasi lebih dari 800 juta.
Satu-satunya kota di China yang terdaftar sebagai anggota kelompok itu adalah Hong Kong.
Ikuti Whatsapp Channel Republika