REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA - Dalam langkah terbaru untuk melawan Amerika Serikat, China melarang diplomat AS yang ditempatkan di Hong Kong untuk secara langsung melakukan pertemuan dengan pejabat kota atau politisi.

Menurut harian South China Morning Post, diplomat AS sekarang harus meminta persetujuan dari Kementerian Luar Negeri China sebelum bertemu dengan pejabat Hong Kong.

Menurut perintah resmi China, diplomat AS akan memerlukan persetujuan untuk pertemuan resmi, pribadi, sosial, dan video serta pertemuan dengan organisasi pendidikan publik atau swasta China beserta personelnya.

Keputusan itu menghebohkan publik setelah Partai Liberal pro-bisnis Hong Kong Felix Chung Kwok-pan diberi tahu bahwa Konsul Jenderal AS di kota itu perlu mendapatkan izin untuk bertemu dengannya.

Awal bulan ini, Felix dipanggil oleh kantor Kementerian Luar Negeri China di Hong Kong dan diberi tahu bahwa itu bukan waktu yang tepat baginya untuk bertemu dengan konjen AS.

China menuntut konsul jenderal AS di Hong Kong, penerusnya, atau personel yang bekerja atas namanya untuk terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Kantor Komisaris Kementerian Luar Negeri China di Hong Kong sebelum mengunjungi fasilitas pemerintah lokal China atau bertemu dengan personel dari institusi pemerintahan.

Langkah China tersebut dipandang sebagai pembalasan atas tindakan AS yang juga membatasi aktivitas diplomat China.

Awal bulan ini, Departemen Luar Negeri AS mewajibkan diplomat China untuk meminta persetujuan sebelum mengunjungi kampus universitas AS atau mengadakan acara kebudayaan dengan peserta lebih dari 50 orang di luar kedutaan.

“Kami hanya menuntut timbal balik. Akses untuk diplomat kami di China harus mencerminkan akses yang dimiliki diplomat China di Amerika Serikat, dan langkah hari ini akan menggerakkan kami secara substansial ke arah itu," kata Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, yang mengklaim bahwa Beijing memberlakukan pembatasan pada para diplomat Amerika di China.

Hingga 1997, Hong Kong berada di bawah koloni Inggris dan saat ini menjadi wilayah semi-otonom China. China menerapkan undang-undang keamanan nasional kontroversial pada Juli ini, yang memicu kecaman dari negara-negara Barat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika