REPUBLIKA.CO.ID, BAKU -- Pendudukan ilegal Armenia di Nagorno-Karabakh, masalah yang membara di jantung kawasan Kaukasus selama 30 tahun terakhir, kembali menjadi agenda karena meningkatnya serangan dari Armenia.
Provokasi yang dilakukan pemerintahan Yerevan merupakan upaya untuk mengalihkan perhatian dari masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi negara itu. Azerbaijan menginginkan tanahnya dikembalikan dari pendudukan Armenia.
Perselisihan antara kedua negara itu dijelaskan di bawah dalam enam poin.
1. Kapan dan bagaimana konflik Karabakh dimulai?
Asal mula konflik kembali ke awal abad ke-20. Saat Perdana Menteri Soviet Joseph Stalin memutuskan untuk membuat daerah otonom Armenia di Karabakh Atas di dalam perbatasan Azerbaijan. Untuk mencapai keputusan ini, dia menempatkan banyak orang Armenia dari berbagai daerah di sini. Kebijakan Rusia ini menyebabkan insiden berdarah di akhir tahun 90-an.
Ketika Uni Soviet mulai melemah, orang Armenia menuntut pemindahan Karabakh dari Azerbaijan Soviet ke Armenia Soviet. Ketidaksepakatan antara kedua komunitas tersebut berubah menjadi konflik, dan menjadi perang skala besar di awal 1990-an.
Armenia, yang mendapat dukungan dari Rusia, menduduki Khankendi pada 1991 dan Shusha dan Khojaly pada 1992. Orang-orang Armenia, yang kemudian merebut Lachin, Khojavend, Kalbajar dan Agdara, memasuki Agdam pada tahun 1993. Agdam disusul dengan pendudukan provinsi Jabrayil, Fuzuli, Qubadli dan Zangilan.
Orang-orang Armenia melakukan pembantaian terhadap masyarakat Azerbaijan selama periode ini. Sekitar 20 persen dari wilayah Azerbaijan telah diduduki, dan hampir satu juta orang Azerbaijan terpaksa meninggalkan daerah mereka di sana.
2. Apakah Protokol Bishkek yang ditandatangani 26 tahun lalu hanya tersisa di atas kertas?
Setelah meningkatnya pembantaian Armenia, para pihak yang menandatangani perjanjian gencatan senjata, yang dikenal sebagai Protokol Bishkek, setelah pertemuan dengan prakarsa Majelis Antar Parlemen Negara-negara Anggota Persemakmuran Negara-negara Merdeka, Parlemen Republik Kyrgyzstan, Majelis Federal Rusia dan Kementerian Luar Negeri di Bishkek pada 4-5 Mei 1994.
Dengan protokol yang ditandatangani di tingkat perwakilan Parlemen, disepakati bahwa mulai 12 Mei 1994, para pihak akan mendeklarasikan gencatan senjata dan tidak melancarkan serangan balik, penarikan pasukan dari "wilayah yang direbut", pembukaan kembali infrastruktur dan pemulangan pengungsi, serta penandatanganan kesepakatan yang mengikat.
Salinan dokumen yang dibawa ke Baku ditandatangani pada 8 Mei setelah beberapa perubahan dibuat oleh ketua parlemen saat itu. Atas desakan pihak Azerbaijan, kata "direbut" dalam teks diganti dengan kata "ditempati".
Menurut protokol, kesepakatan yang komprehensif dimaksudkan di masa depan, tetapi kesepakatan damai yang disebutkan dalam protokol tidak dapat dilakukan karena ketidaksepakatan para pihak, meskipun telah berlalu selama bertahun-tahun.
Meski serangan dan operasi skala besar diakhiri dengan protokol, gencatan senjata tetap di atas kertas selama 26 tahun terakhir namun kedua belah pihak kehilangan pasukan mereka dalam konflik. Tidak ada jumlah pasti korban yang diketahui tetapi diperkirakan mencapai ribuan.
3. Mengapa organisasi internasional tidak memberikan solusi?
Organisasi Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE) membentuk Grup Minsk pada 24 Maret 1992 untuk mendorong solusi damai bagi konflik Nagorno-Karabakh. Rusia, Prancis, dan AS adalah ketua bersama kelompok itu. OSCE Minsk Group, yang didirikan untuk memecahkan masalah tersebut, sejauh ini belum mencapai hasil.
Ketua dari Grup Minsk, yang mengunjungi kedua negara secara berkala dan bertemu dengan para pejabat terkait, tapi mereka tidak lebih dari memperingatkan para pihak untuk mematuhi gencatan senjata.
4. Bagaimana Rusia berkontribusi pada kebuntuan di Karabakh?
Sementara Rusia adalah ketua bersama dari Grup Minsk di satu sisi, Rusia juga menerapkan kebijakan menahan solusi dengan menciptakan ketidakpastian.
Sebelum dan sesudah perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani antara Armenia dan Azerbaijan pada 1994, langkah Rusia yang mempersenjatai Armenia selalu menjadi agenda pembahasan.
Selama periode ini, Rusia secara langsung menyumbangkan senjata ke Armenia atau mengalokasikan kredit dan menjualnya dengan harga pasar domestik Rusia. Laporan yang disiapkan oleh Lev Rokhlin, kepala Komisi Pertahanan Duma, sayap bawah dari Majelis Federal Federasi Rusia, pada tahun 1997 mengungkapkan bahwa Rusia menyumbangkan senjata senilai USD1 miliar ke Armenia antara tahun 1993-1996. Di sisi lain, pada 2008, Rusia secara luas dilaporkan telah menyumbangkan senjata senilai USD800 juta ke Armenia.
Mantan Presiden Armenia Serzh Sargsyan, yang membuat pernyataan pers pada 19 Agustus lalu setelah serangan Tovuz pada Juli tahun ini, mengumumkan bahwa Rusia mengirim lebih dari 50.000 ton senjata ke Armenia antara 2010-2018. Dengan perjanjian pinjaman yang ditandatangani antara kedua negara pada 2015, Rusia mengalokasikan pinjaman USD200 juta ke Armenia untuk membeli senjata, dan atas pinjaman ini, Armenia membeli senjata dari Rusia dengan harga pasar domestik. Dalam bentrokan empat hari di garis depan pada 2016, setelah Azerbaijan membebaskan beberapa ketinggian strategisnya dari pendudukan, Rusia menempatkan rudal Iskander-M di Armenia.
5. Apa kebijakan Turki soal masalah Karabakh Atas?
Sejak awal krisis, Turki mendukung sikap Azerbaijan yang sejalan dengan hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB.
Pejabat Turki, terutama Presiden Recep Tayyip Erdogan, mendesak Armenia untuk mengakhiri pendudukan dalam pertemuan internasional yang mereka hadiri. Pemerintah Ankara sering menyatakan bahwa hubungan diplomatik dengan Armenia tidak akan terjalin sampai pendudukan wilayah Azerbaijan berakhir.
6. Apa solusi yang diusulkan untuk masalah Karabakh?
Tidak ada negara atau organisasi internasional yang mengakui pendudukan Armenia selama hampir 30 tahun dan wilayah yang didirikannya di tanah Azerbaijan. Selama proses ini, DK PBB mengadopsi empat resolusi, termasuk evakuasi segera wilayah pendudukan oleh Armenia tetapi pemerintahan Yerevan tidak mematuhi keputusan tersebut.
Pihak Azerbaijan mengedepankan syarat tentara Armenia mundur dari daerah yang didudukinya untuk memulai proses solusi. Sementara Baku menjanjikan otonomi status tinggi untuk Karabakh Atas, sedangkan Armenia menginginkan wilayah ini merdeka dari Azerbaijan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika