REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Penasihat khusus Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tentang negosiasi Timur Tengah, Avi Berkowitz, menyatakan tujuh negara Arab atau Muslim kemungkinan akan mengikuti UEA dan Bahrain. Negara-negara tersebut sedang mempertimbangkan menandatangani perjanjian untuk menormalkan hubungan dengan Israel.
Berkowitz mengatakan para pemimpin politik dan bisnis Arab dan Muslim telah kecewa dengan penolakan kepemimpinan Palestina. Palestina dinilai gagal untuk membahas rencana "Damai untuk Kesejahteraan" untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina,yang diusulkan tahun lalu oleh pemerintahan Trump.
Dikutip dari Arab News, Berkowitz menekankan bahwa pintu tetap terbuka untuk Palestina jika setuju untuk bernegosiasi. Namun, Trump akan mencari alternatif jika mereka menolak untuk terlibat.
"Kami bisa tidak setuju tentang detailnya. Kami bisa duduk di sekitar meja dan bernegosiasi," kata Berkowitz.
Penasihat Trump ini menyatakan penolakan oleh beberapa pemimpin Palestina untuk bernegosiasi tidak akan lagi mencegah negara Arab dan Muslim lainnya mengejar perdamaian dengan Israel. Sikap tersebut tidak menghalangi AS untuk berbicara dengan pemimpin dan kelompok masyarakat Palestina lainnya.
"Dan saya pikir banyak orang di wilayah ini yang melihatnya dan berkata 'kami tidak akan lagi mengizinkan ini menjadi hak veto atas kepentingan nasional kami,'" kata Berkowitz.
Berkowitz mengklaim meski kepemimpinan Palestina menolak untuk membahas rencana perdamaian Trump, ada pembicaraan sedang berlangsung dengan komunitas dan pemimpin bisnis Palestina lainnya. Namun, dia tidak menyebutkan nama mereka.
Bahkan, Berkowitz menyatakan masyarakat Palestina merasa frustrasi karena sikap pemimpinnya yang tidak bisa menerima penawaran bagus dari AS. Dia menyinggung penawaran 50 miliar dolar investasi.
Perjanjian antara UEA dan Israel diumumkan pada 13 Agustus, sedangkan Bahrain mengumumkan kesepakatan serupa pada 11 September. Kedua perjanjian yang dikenal sebagai Abraham Accords, ditengahi oleh Trump. Perjanjian normalisasi ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri UEA dan Bahrain dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada 15 September.
Ikuti Whatsapp Channel Republika