REPUBLIKA.CO.ID, LANSING -- Dua belas gubernur Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat mengeluarkan pernyataan gabungan. Mereka berjanji melindungi demokrasi Amerika dan memastikan setiap suara dalam pemungutan suara di pemilihan presiden November mendatang akan dihitung.
Pernyataan ini dirilis pada Kamis (1/10) usai Presiden AS Donald Trump mempertanyakan keabsahan pemilihan umum dalam debat melawan Joe Biden. Dalam debat tersebut tanpa memberikan bukti yang jelas, Trump mengatakan pemungutan suara melalui surat yang kian populer karena pandemi virus corona rentan dicurangi.
Ia juga menolak untuk berkomitmen menyerahkan kekuasaan dengan damai apabila kalah. Trump juga mendorong pendukungnya memeriksa prosedur pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
Para pengamat menilai tindakan itu dapat memicu intimidasi. Tanpa menyebutkan nama Trump, dalam pernyataan mereka para gubernur menyinggung keengganan presiden menyerahkan kekuasaan dengan damai jika kalah.
"Setiap usaha membuang suara atau menolak penyerahan kekuasaan dengan damai tidak lain adalah serangan terhadap demokrasi, sama sekali tidak ada alasan untuk mempromosikan intimidasi atau serangan terhadap pemilih," kata para gubernur dalam pernyataan mereka.
Pernyataan itu ditandatangani Gubernur Michigan Gretchen Whitmer, Gubernur Kalifornia Gavin Newsom, Gubernur Illinois J.B. Pritzker, dan Gubernur New Jersey Phil Murphy. Ada pula Gubernur Virginia Ralph Northam, Gubernur Washington Jay Inslee, Gubernur Wisconsin Tony Evers, serta Gubernur Minnesota Tim Walz. Selain itu yang juga berpartisipasi adalah Gubernur Oregon Kate Brown, Gubernur Nevada Steve Sisolak, Gubernur New Mexico Michelle Lujan Grisham, dan Gubernur Delaware John Carney.
"Ini semua adalah upaya terang-terangan untuk menolak hak konstituen kami agar suara kami di dengar seperti yang dijamin Konstitusi AS dan agar keinginan rakyat dilaksanakan," tambah para gubernur.
Para gubernur itu menegaskan setiap surat suara yang sah menurut hukum negara bagian dan lokal harus dihitung. Jika Trump kalah, tambah mereka, maka 'ia harus meninggalkan Gedung Putih, titik'.
Mereka menulis pemilihan umum bukan 'untuk mengendalikan kekuasaan'. Para gubernur mengatakan upaya mencabut hak pilih 'adalah serangan ke jantung' demokrasi.
"Kami meminta pejabat pemilihan umum di segala level, dari kedua partai, bersuara dengan keras menentang upaya-upaya itu dalam beberapa pekan ke depan," kata para gubernur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika