REPUBLIKA.CO.ID, YEREVAN -- Presiden Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat (AS) menyerukan gencatan senjata segera antara Azerbaijan dan Armenia di sekitar Nagorno-Karabakh, Kamis (1/10).  Namun, Turki menegaskan ketiga negara itu seharusnya tidak memiliki peran dalam gerakan perdamaian.

"Kami menyerukan penghentian segera permusuhan antara pasukan militer yang relevan," kata pernyataan gabungan Prancis, Rusia dan AS.

Prancis, Rusia, dan AS adalah pendiri grup Minsk dari Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE). Kelompok yang didirikan pada 1992 ini berupaya menengahi konflik  puluhan tahun Azerbaijan-Armenia di daerah pegunungan di Kaukasus Selatan.

Ketiga negara mengimbau perdamaian karena jumlah korban tewas meningkat dalam bentrokan terberat sejak 1990-an di sekitar Nagorno-Karabakh. Mereka mendesak republik-republik bekas Soviet di Armenia dan Azerbaijan untuk berkomitmen langsung untuk melanjutkan negosiasi substantif, dengan itikad baik dan tanpa prasyarat.

Namun, Presiden Turki, Tayyip Erdogan menentang keterlibatan ketiga negara dalam konflik antara Baku dan Yerevan. Pernyataan ini muncul ketika dia menyampaikan pidato di depan parlemen sebelum Prancis, Rusia, dan AS memberikan pernyataan bersama.

"Mengingat bahwa AS, Rusia dan Prancis telah mengabaikan masalah ini selama hampir 30 tahun, tidak dapat diterima bahwa mereka terlibat dalam pencarian gencatan senjata," kata Erdogan.

Erdogan mengatakan gencatan senjata yang langgeng hanya bisa dicapai jika Armenia menarik diri dari Nagorno-Karabakh. Pernyataan ini menunjukan posisi Turki sebagai sekutu yang dekat dengan negara mayoritas beragama Islam ini.

Sebelum pernyataan bersama, Presiden Prancis, Emmanuel Macron, dan Presiden Rusia, Vladimir Putin, telah sepakat melalui panggilan telepon tentang perlunya gencatan senjata di dalam Nagorno-Karabakh pada Rabu (30/9) malam. Pernyataan bersama Presiden AS, Donald Trump, dikeluarkan beberapa jam kemudian.

Ikuti Whatsapp Channel Republika