REPUBLIKA.CO.ID,MELBOURNE  -- Masyarakat Kaledonia Baru, wilayah kepulauan di Pasifik Selatan, memberikan suara mereka, Ahad (4/10), untuk sebuah referendum yang akan menentukan kemerdekaannya dari Prancis setelah hampir 170 tahun.

Jika hasilnya "ya" maka Prancis kehilangan wilayah terpenting yang dimiliki di Pasifik, dan hal itu akan mengurangi kebanggaan negara itu sebagai eks kekuatan kolonial yang wilayah kekuasaannya dahulu membentang dari Karibia, sebagian besar Afrika, Asia, dan Pasifik. Referendum itu juga bersamaan dengan pembentukan ulang peta geopolitik di Pasifik, dengan China yang tengah memperluas pengaruhnya untuk menyaingi kekuatan para pemain Barat tradisional.

Hingga Ahad malam waktu setempat (GMT+11), angka pemilih diperkirakan mencapai 79,63 persen, menurut Kantor Komisioner Tinggi Republik Kaledonia Baru. Lebih dari 180.000 penduduk jangka panjang di Kaledonia Baru terdaftar sebagai pemilih yang berhak memberikan suara "ya" atau "tidak" untuk pertanyaan referendum: "Apakah Anda ingin Kaledonia Baru mempunyai kedaulatan penuh dan merdeka?"

Kaledonia Baru telah bergumul dengan pertanyaan soal dekolonisasi selama beberapa dekade. Walaupun demikian, pada 2018 sudah ada hasil pemungutan suara yang menolak terpisah dari Prancis.

Kaledonia Baru adalah bagian dari Perjanjian Noumea 1998 yang ditandatangani oleh Prancis, masyarakat Kanak (penduduk asli Kaledonia Baru), Front Pembebasan Nasional Sosialis, dan pemimpin anti kemerdekaan. Wilayahnya berbentuk sebuah pulau yang memanjang, berjarak sekitar 1.200 kilometer di timur Australia, dan 20.000 kilometer jauhnya dari Paris.

Negara dengan status Wilayah Seberang Lautan Prancis itu mempunyai otonomi untuk sebagian besar sektor, namun tetap bergantung pada Prancis untuk urusan pertahanan dan pendidikan. Perekonomian Kaledonia Baru didukung oleh subsidi tahunan dari Prancis sebesar 1,3 miliar euro (sekitar Rp 22,6 triliun), pariwisata, dan deposit nikel yang diperkirakan sebesar 25 persen dari jumlah di dunia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika