REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pada masa pandemi ini, keluarga petani di Asia banyak diakui sebagai garda terdepan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu penting menegaskan kembali peran penting kelompok petani kecil dalam menangani pandemi Covid-19 dan membantu masyarakat mengatasi isu kelaparan dan kemiskinan.
Dalam pembukaan forum 'Mengupayakan Pertanian Keluarga yang Berkelanjutan Melalui Pendekatan Inklusif' yang digelar via Zoom, para peserta menyepakati kolaborasi dari bawah ke atas dan inklusif dengan berbagai pemangku kepentingan antara kelompok petani kecil, mitra swasta, dan pemerintah dapat memastikan ekonomi dan masyarakat yang lebih berkelanjutan dan tangguh. Hal ini termasuk dalam mengamankan hak atas tanah bagi keluarga petani, mengamankan akses ke sumber daya produktif, mengubah sistem pangan, dan melindungi hak petani perempuan.
"Forum ini bertujuan untuk menjaga momentum kemitraan dalam mencapai tata kelola pertanahan yang berpusat pada masyarakat dan pertanian yang berkelanjutan di seluruh Asia melalui pembangunan solidaritas di antara gerakan petani di Asia," ujar perwakilan dari Asian Farmers Association for Sustainable Rural Development (AFA) di Filipina, Esther Penunia, dalam siaran persnya, Rabu (7/10).
Rangkaian diskusi menyoroti peran United Nations Decade of Family Farming (UNDFF) dalam memajukan kesejahteraan petani kecil dan mengidentifikasi cara agar kelompok petani dapat terlibat di platform advokasi global seperti di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Peserta diharapkan dapat lebih mempelajari situasi pertanian kecil di Asia, terutama peran mereka dalam merumuskan kebijakan, hak atas tanah, dan penerapan praktik pertanian berkelanjutan.
Di Asia, meski petani kecil menghasilkan sebagian besar pangan dunia, mereka tetap tidak memiliki kendali atas keamanan lahan dan ketahanan pangan terlebih di masa pandemi Covid-19. Selain itu, kebijakan pemerintah untuk memastikan ketahanan pangan di masa Covid-19 cenderung parsial, gagal mempertimbangkan peran kunci yang dimainkan petani kecil untuk mempromosikan sistem pangan yang berkelanjutan, tangguh, dan beragam.
"Mengamankan hak atas tanah dan sumber daya alam bagi masyarakat yang tidak memiliki tanah, baik bagi masyarakat adat, komunitas peternak pastoral, kelompok tani, perempuan, dan pemuda lebih relevan di saat sekarang dibanding tahun sebelumnya. Inilah mengapa kita membutuhkan solusi yang memperhitungkan potensi keragaman sistem pangan di kawasan ini," ujar People's Campaign for Agrarian Reform Network (AR Now!) di Filipina, Anthony Marzan.
Dalam konteks inilah ketiga organisasi gerakan AFA, ARNow! dari Filipina dan International Land Coalition Asia (ILC Asia) yang berbasis di Jakarta menyelenggarakan acara forum regional ini.
"Forum ini bertujuan untuk mempromosikan kolaborasi multi-aktor dalam memperkuat pertanian kecil melalui agenda dan kebijakan, terutama untuk memperkuat suara petani kecil, peternak tradisional, masyarakat adat dan komunitas lokal agar suara mereka terdengar dalam agenda global seperti UNDFF dan Food Systems Summit (FSS). Dalam dua hari kedepan, kami juga akan membahas pelanggaran hak asasi petani kecil dan aktivis, serta meningkatnya kasus perampasan lahan di Asia selama pandemi Covid-19. Rekomendasi dan solusi yang dibahas di sini akan disampaikan kepada badan-badan pemerintah dan pembuat kebijakan di seluruh kawasan," ujar Koordinator Regional ILC Asia, Saurlin Siagian.
Forum regional akan berlanjut hingga Kamis (8/10) yang akan fokus pada strategi, pelajaran utama, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan dan implementasi kebijakan pertanian berkelanjutan. Diskusi selanjutnya juga akan membahas di antaranya isu-isu yang bersinggungan dengan pertanian keluarga dan sistem pangan, seperti tentang aktivis hak atas tanah, pengetahuan masyarakat adat, dan jaminan hak atas tanah bagi perempuan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
