REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, telah mendorong negara Asia untuk melawan China. Departemen Luar Negeri AS mengakui bahwa negara-negara lain tidak condong untuk melakukan langkah lebih terhadap China, Selasa (6/10).

Pejabat Departemen Luar Negeri AS mengangkat, bentrokan baru-baru ini antara pasukan India dan China di Ladakh timur membuat orang-orang saling memukul sampai mati. Kondisi itu menjelaskan perlunya pengelompokan negara-negara yang berpikiran sama di wilayah tersebut.

"Jika Anda melihat satu hal yang mendorong semua ini, tiba-tiba berubah menjadi agresi besar oleh pemerintah China di seluruh pinggirannya," ujar pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan dalam pengarahan tentang kunjungan Pompeo ke Jepang.

Pernyataan itu dibuat ketika dua pejabat senior Departemen Luar Negeri mengatakan AS ingin membentuk multilateralisme yang berorientasi pada hasil di Asia. Langkah itu akan akan melibatkan ketiga anggota Quad, lainnya, India, Jepang, dan Australia. 

Para pejabat menggarisbawahi bahwa pengelompokan sukarela di Asia akan mencakup negara-negara yang berpikiran dengan nilai-nilai demokrasi yang sama, supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan kebebasan individu. Namun, mereka menekankan bahwa pengelompokan semacam itu bukan tentang perselisihan AS-China.

"Ini tentang dunia bebas versus otoritarianisme China", kata salah satu pejabat, dikutip dari Sputnik.

Bahkan, India yang memiliki konflik langsung dengan China di Ladakh timur tetap enggan membentuk pengelompokan semacam itu di kawasan Asia. Kepala Angkatan Udara India, RKS Bhadauri, dengan tegas menyatakan bahwa belum ada koordinasi dengan pasukan AS terkait dengan ketegangan perbatasan dengan China.

"Pengerahan Amerika dilakukan sesuai perspektif mereka. Kami tidak merencanakan upaya kami dengan dukungan dari orang lain. Mereka belum dikerahkan dalam koordinasi dengan kami. Kami harus berperang sendiri. Tidak ada yang akan berperang untuk kami. Kami harus melakukannya sendiri," kata Bhadauria. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika