REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memastikan WNI yang tinggal di Azerbaijan dan Armenia dalam kondisi aman meski terjadi perang antar kedua negara itu. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah mengatakan berdasarkan catatan kementeriannya, tidak ada WNI yang tinggal di lokasi konflik di Azerbaijan ataupun Armenia.
"Sejauh ini WNI dalam kondisi baik," kata Faizasyah kepada Anadolu Agency melalui pesan singkat pada Rabu (7/10). Menurut Kementerian Luar Negeri Indonesia, ada sekitar 141 WNI yang tinggal di Azerbaijan dan 6 WNI di Armenia.
Sebelumnya, bentrokan di perbatasan meletus pada Ahad pagi, setelah pasukan Armenia menargetkan permukiman sipil Azerbaijan dan posisi militer, yang menyebabkan korban jiwa. Parlemen Azerbaijan kemudian mengumumkan keadaan perang di beberapa kota dan wilayahnya menyusul pelanggaran perbatasan Armenia dan serangan di wilayah Nagorno-Karabakh yang diduduki.
Hubungan antara kedua negara bekas Soviet itu tegang sejak 1991, ketika militer Armenia menduduki Upper Karabakh, atau Nagorno-Karabakh, wilayah Azerbaijan yang diakui secara internasional. Empat resolusi dari Dewan Keamanan PBB dan dua resolusi dari Majelis Umum PBB, serta sejumlah organisasi internasional, menuntut penarikan pasukan pendudukan dari wilayah itu.
OSCE Minsk Group, yang diketuai oleh Prancis, Rusia dan AS, dibentuk pada 1992 untuk menemukan solusi damai bagi konflik tersebut, tetapi hingga saat ini upaya tersebut tak kunjung berhasil. Pemerintah Indonesia pun menyerukan Armenia dan Azerbaijan untuk menghentikan kontak senjata.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah mengatakan Indonesia prihatin atas meningkatnya konflik bersenjata antar-kedua negara itu. Indonesia kata Faizasyah menyerukan agar Armenia dan Azerbaijan menahan diri dan mengedepankan dialog.
Indonesia juga meminta kedua negara menyelesaikan konflik secara damai sesuai dengan hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB.
"Indonesia juga menyerukan agar kedua pihak kembali ke meja perundingan Minsk Process yang difasilitasi oleh OSCE," kata Faizasyah kepada Anadolu Agency.
Ikuti Whatsapp Channel Republika