REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Perdana Menteri Boris Johnson diperkirakan akan mengumumkan langkah baru untuk mengatasi pandemi virus corona. Ia dikabarkan akan memperkuat kerja sama dengan pemimpin-pemimpin daerah yang terdampak paling parah.
Johnson enggan untuk kembali memberlakukan karantina nasional yang akan semakin memperburuk kondisi ekonomi, maka pemerintah Inggris mencoba untuk menahan laju penyebaran virus di bagian utara dan tengah Inggris.
Menteri Perumahan Inggris Robert Jenrick menolak mengungkapkan detail rencana yang akan Johnson umumkan. Tapi ia memberi isyarat pemerintah pusat akan semakin banyak bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin daerah.
"Tambahan pada peraturan dasar sederhana yang sudah diberlakukan di seluruh negeri, kami merancang kerangka kerja bagi mereka di mana virus sangat kuat," kata Jenrick pada Sky News, Ahad (11/10).
"Kami ingin mempererat sekuat mungkin kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka tepat kami merancang kebijakan dan mengambil tindakan dengan orang yang paling mengetahui daerah tersebut," kata Jenrick.
Jenrick mengatakan pemimpin daerah akan lebih banyak terlibat dalam pelacakan kasus infeksi setelah langkah pemerintah pusat meningkatkan sistem tes dan lacak berulang kali dipertanyakan. Selain itu akan semakin banyak pedoman perjalanan yang akan dikeluarkan. Media Inggris melaporkan mungkin juga akan memperkenalkan sistem tiga tahap untuk menyederhanakan peraturan dan pesan mengenai pandemi virus corona.
Partai Buruh mengatakan peraturan dan pesan yang diberikan pemerintah Partai Konservatif masih terlalu membingungkan. Mungkin, menurut oposisi itu, yang membuat angka kasus infeksi kembali bertambah.
Pemerintah Inggris mungkin juga harus menahan amarah masyarakat di sebelah utara negara itu. London memberlakukan peraturan ketat di sejumlah daerah di wilayah utara.
Partai Buruh mengatakan bila meminta toko-toko ditutup maka pemerintah harus memberikan lebih banyak bantuan keuangan. Partai oposisi itu akan bekerja untuk menawarkan paket bantuan alternatif yang salah satunya diumumkan Menteri Keuangan Rishi Sunak pada Jumat (9/10) lalu.
"Kami benar-benar ingin, pemerintah ini datang dengan paket bantuan finansial yang memungkinkan masyarakat mematuhi peraturan kesehatan," kata kepala kebijakan luar negeri Partai Buruh Lisa Nandy pada BBC.
"Kami mencoba dan membuat kerangka untuk menetapkan debat dan pemungutan suara di House of Commons, sehingga ada kesempatan untuk memajukan paket bantuan alternatif," kata Nandy.
Ikuti Whatsapp Channel Republika