REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres pada Senin (12/10) mendesak bank-bank pembangunan untuk berhenti mendukung proyek bahan bakar fosil. Hal itu setelah sebuah laporan menemukan Bank Dunia telah menginvestasikan 12 miliar dolas AS (Rp 176 triliun) di sektor tersebut sejak Perjanjian Paris 2015 untuk memerangi perubahan iklim.
Para juru kampanye lingkungan selama bertahun-tahun mencoba untuk mencegah industri minyak, batu bara, dan gas alam menghasilkan gas rumah kaca pada tingkat yang berbahaya yang menyebabkan perubahan iklim dengan membujuk bank-bank komersial untuk berhenti meminjamkan uang kepada mereka. Tetapi bank-bank pembangunan yang didukung negara di dunia, yang dukungannya seringkali sangat penting dalam menentukan apakah proyek di negara berkembang dapat dilanjutkan, juga menghadapi seruan yang meningkat untuk membuat industri keuangan kelaparan.
Guterres mendesak koalisi menteri keuangan dan pembuat kebijakan ekonomi dari puluhan negara untuk memastikan bank pembangunan mengakhiri investasi bahan bakar fosil dan meningkatkan energi terbarukan.
"Kami membutuhkan kecepatan, skala, dan kepemimpinan yang tegas," kata Guterres dalam pesan video ke pertemuan virtual grup.
Sebelumnya pada Senin, sebuah laporan oleh kelompok lingkungan yang berbasis di Berlin, Urgewald, mengatakan bahwa Bank Dunia telah menginvestasikan lebih dari 12 miliar dolar AS dalam bahan bakar fosil sejak kesepakatan Paris, 10,5 miliar dolar AS di antaranya adalah pembiayaan langsung untuk proyek-proyek baru. Hal itu menempatkan Bank Dunia jauh di depan bank pembangunan lainnya dalam mendukung sektor ini, kata Heike Mainhardt, penasihat senior Urgewald, yang menulis laporan itu.
Dengan dunia yang sudah berada di jalur yang tepat untuk memproduksi jauh lebih banyak bahan bakar fosil daripada disesuaikan dengan sasaran suhu yang disepakati di Paris, laporan tersebut mempertanyakan mengapa Bank Dunia akan mendukung peningkatan produksi minyak dan gas alam di negara-negara seperti Meksiko, Brasil, dan Mozambik.
Bank Dunia mengatakan laporan itu memberikan "pandangan yang menyimpang dan tidak berdasar," menambahkan bahwa pihaknya telah berkomitmen hampir 9,4 miliar dolar AS untuk membiayai energi terbarukan dan efisiensi energi di negara-negara berkembang dari 2015-19.
Bank Dunia juga mengatakan laporan itu mengabaikan mandatnya untuk membantu sekitar 789 juta orang yang hidup tanpa listrik, kebanyakan di pedesaan Afrika dan Asia. Mainhardt mengatakan, dukungan bank untuk bahan bakar fosil menghalangi transisi ke energi yang lebih bersih yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kesepakatan Paris untuk menghindari bencana perubahan iklim.
"Sangat menyesatkan bagi mereka untuk bertindak seolah-olah mereka adalah juara iklim ketika mereka benar-benar menjadi bagian besar dari masalah tersebut," kata Mainhardt kepada Reuters. "Karena Bank Dunia terus memberikan miliaran bantuan publik, yang mendistorsi pasar untuk bahan bakar fosil, itu memperlambat transisi energi."
Ikuti Whatsapp Channel Republika