REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabar keberangkatan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto ke Amerika Serikat tidak hanya menyita perhatian media dalam negeri, melainkan juga menjadi sorotan media asing. Media asal Amerika, The New York Times menyoroti terkait rencana Prabowo ke Pentagon Kamis (15/10) ini. Artikel tersebut ditulis dengan judul 'Indonesian Defence Chief, Accuse of Right Abuses, Will Visit Pentagon'.
"Prabowo, mantan menantu (Presiden) Suharto, yang meninggal pada 2008, dan mantan komandan Kopassus Indonesia yang ditakuti, disalahkan atas 'kekejaman' yang dilakukan oleh pasukan yang dipimpinnya. Di bawah Presiden Bill Clinton, George W. Bush, dan Barack Obama, dia dilarang mengunjungi Amerika Serikat," tulis artikel tersebut dilansir dari The New York Times, Kamis (15/10).
"Tapi sekarang, Prabowo adalah menteri pertahanan Indonesia dan larangan itu telah dicabut. Atas undangan Menteri Pertahanan Mark T Esper, Prabowo tiba di Washington minggu ini dan diharapkan bertemu dengan pejabat tinggi di Pentagon pada hari Kamis," bunyi artikel tersebut
Dalam artikel tersebut, The New York Times juga menyoroti permintaan Amnesty International dan enam kelompok hak asasi manusia (HAM) lainnya yang meminta agar pemerintahan Trump membatalkan kunjungan tersebut. Menurut mereka pemberian visa tersebut dapat mengganggu upaya Indonesia untuk meminta pertanggungjawaban terhadap orang-orang yang diduga pelaku pelanggaran (HAM)
Kantor berita Reuters juga memberitakan rencana Prabowo terbang ke Amerika Serikat. Reuters menulisnya dengan judul 'Pentagon Siap Menyambut Menteri Indonesia yang Pernah Dilarang Terkait Kasus Pelanggaran HAM'.
Prabowo dijadwalkan mengunjungi Amerika Serikat 15-19 Oktober 2020. Juru Bicara Menhan Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, dalam kunjunganya, Prabowo akan berbicara kerja sama pertahanan antara Amerika Serikat (AS) dan Indonesia.
"Pak Prabowo mulai hari ini sampai dengan 19 Oktober 2020 beraktivitas di Amerika Serikat. Beliau akan bicara tentang kerja sama pertahanan antara Amerika Serikat dan Indonesia," kata Juru Bicara Menhan Dahnil Anzar Simanjuntak dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika