REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Pemimpin oposisi Malaysia Anwar Ibrahim kembali berurusan dengan kepolisian Malaysia. Anwar diperiksa terkait dengan bocornya nama anggota dewan yang disebut mendukung presiden PKR itu untuk menduduki kursi perdana menteri. Namun, tak hanya soal nama anggota dewan, isu sodomi disebut dikaitkan kembali kepada Anwar.

Ketua Biro Hukum dan Komunitas Wanita Keadilan Fadhlina Siddiq meminta fitnah sodomi terhadap Presiden PKR Dato’ Sri Anwar Ibrahim dihentikan. "Dato' Sri Anwar Ibrahim telah dipanggi ke Bukit Aman (PDRM) untuk membantu penyidikan semalam. Apa yang menimbulkan persoalan adalah, mengapa isu sodomi juga dilibatkan sekaligus dalam satu penyidikan,” katanya di Kuala Lumpur, Sabtu.

Sebagai warga negara, ujar dia, semua harus menjunjung tinggi keluhuran peraturan negara dan kedaulatan undang-undang. Justru adalah wajar untuk rakyat mempersoalkan keperluan menyeret fitnah sodomi ketika ini. “Saya yakin dan percaya pihak polisi dan jaksa berusaha segala daya melaksanakan tugas mengikuti legislatif, eksekutif dan kehakiman,” katanya.

Malaysia kini masih bertarung dengan musuh yang tak terlihat seperti Covid-19 dan sedang bergelimang hari demi hari dalam keluar dari kesulitan ekonomi.

"Yang di-Pertuan Agong (raja) telah memberi mandat agar perkara ini diselesaikan dalam kalangan ketua partai,” katanya.

Dia menyeru agar tidak menyebarkan lagi info ke rakyat dengan fitnah sodomi yang memberi implikasi negatif, bukan hanya kepada individu tetapi masyarakat secara keseluruhan. "Harus berapa banyak kebejatan sosial dan istilah jijik yang dipamerkan hanya karena ingin terus kekal di tampuk kuasa?,” katanya.

Dia menyeru agar tidak membenarkan lagi rakyat dengan fitnah sodomi dan tuduhan liar yang implikasinya bukan saja kepada maruah individu tetapi masyarakat secara keseluruhan.

“Berhujahlah dengan matang dalam ruang demokrasi yang ada. Fokus untuk merawat kesejahteraan hidup dan ekonomi rakyat. Bukan meraih perhatian melalui fitnah sodomi akibat kegagalan memimpin negara,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika