REPUBLIKA.CO.ID, KUWAIT -- Emir Kuwait Sheikh Nawaf al-Ahmad al-Sabah pada Selasa menyerukan persatuan nasional dalam menghadapi tantangan yang dihadapi negara Teluk itu. Seruan itu ia sampaikan dalam pidatonya di depan anggota parlemen menjelang pemilihan pada 5 Desember.
Pemilihan parlemen berlangsung pada saat anggota OPEC yang kaya itu menghadapi krisis likuiditas akibat harga minyak yang rendah dan pandemi virus Corona. Selain itu juga ada ketegangan yang berkelanjutan antara negara-negara tetangga yang lebih besar, yakni Arab Saudi versus Saudi. Iran.
"Persatuan nasional telah terbukti menjadi senjata terkuat kita dalam menghadapi tantangan, bahaya, dan krisis," kata Emir baru yang mengambil alih kekuasaan pada Septembersetelah penguasa sebelumnya wafat.
Perselisihan yang sering terjadi antara kabinet dan parlemen telah menyebabkan perombakan pemerintah berturut-turut dan pembubaran parlemen, serta menghambat investasi dan upaya reformasi.
Majelis yang kerap bersuara keras itu merupakan badan legislatif tertua di kawasan Teluk dan dapat menghalangi rancangan undang-undang serta mempertanyakan menteri. Perdana Menteri Sheikh Sabah al-Khalid al-Sabah, juga berpidato pada pembukaan sesi legislatif tambahan, menyerukan upaya yang lebih besar untuk mendiversifikasi sumber pendapatan dan merasionalisasi pengeluaran dan konsumsi tanpa merugikan warga negara Kuwait.
Dia mengatakan pemerintah mencari perangkat yang lebih berkelanjutan untuk membiayai anggaran. Gaji dan subsidi sektor publik menghabiskan 71 persen dari pengeluaran untuk tahun fiskal 2020-2021.
Perekonomian yang hampir mencapai 140 miliar dolar AS itu menghadapi defisit sebesar 46 miliar dolar AS tahun ini. Prioritasnya adalah mengatasi kemacetan legislatif pada rancangan undang-undang yang memungkinkan Kuwait memanfaatkan pasar utang internasional.
Anggota parlemen yang menentang undang-undang utang telah menyerukan kejelasan tentang rencana pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor minyak, yang menyumbang 89 persen dari pendapatan pada tahun fiskal lalu.
Dalam pidatonya, perdana menteri mengatakan Kuwait akan melanjutkan upaya mediasi untuk mengakhiri sengketa Teluk,yang telah menyebabkan Arab Saudi dan sekutu-sekutunya memboikot Qatar sejak pertengahan 2017. Dia menegaskan kembali dukungan negaranya untuk hak-hak Palestina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika