REPUBLIKA.CO.ID, PHNOM PENH -- Penjaga keamanan Kamboja membubarkan aksi protes kecil di dekat kedutaan besar China pada Jumat (23/10) yang menentang dugaan rencana untuk meningkatkan kehadiran pangkalan militer China di negara itu. Pihak kepolisian Kamboja menahan beberapa demonstran untuk diinterogasi.
Setelah terjadi bentrokan singkat, penjaga keamanan di Kota Phnom Penh membawa tiga pengunjuk rasa ke truk pikap polisi terdekat, menurut laporan siaran langsung media lokal dan sumber Reuters.
"Kami menolak kehadiran militer China di Kamboja," teriak seorang pengunjuk rasa sambil mengibarkan bendera Kamboja, saat seorang petugas polisi dengan suara keras memberi waktu lima menit kepada kelompok demonstran itu untuk membubarkan diri.
Pemerintah Kamboja berulang kali membantah laporan bahwa China telah mencapai kesepakatan rahasia untuk bisa menempatkan pasukan di Pangkalan Angkatan Laut Ream. Pemerintah Kamboja mengatakan bahwa menampung pasukan asing akan bertentangan dengan konstitusi Kamboja.
Juru bicara kepolisian Phnom Penh, San Sok Seyha, mengatakan mereka yang ditahan telah dibawa untuk diinterogasi karena aksi unjuk rasa yang diadakan di dekat kedutaan besar China itu belum mendapatkan izin.
"Kami perlu melindungi kedutaan dan menjaga ketertiban umum untuk semua orang," katanya.
Sebelumnya, petugas polisi di tempat kejadian telah memberi tahu beberapa wartawan untuk menghapus gambar dan video pertengkaran antara demonstran dan polisi, menurut saksi mata Reuters. Protes yang berlangsung pada Jumat itu adalah bagian dari unjuk rasa lebih luas yang diselenggarakan oleh oposisi Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP), yang dibubarkan, untuk menandai ulang tahun ke-29 Perjanjian Perdamaian Paris yang mengakhiri perang saudara di Kamboja, kata mantan wakil presiden CNRP, Mu Sochua.
Kamboja, yang merupakan salah satu negara termiskin di Asia, telah menjadi sekutu penting bagi China dalam beberapa tahun terakhir dan dituduh memberi peluang bagi Beijing untuk menanamkan pengaruh sebagai imbalan atas dukungan ekonomi. Namun, Kamboja bersikeras kebijakan luar negeri dan keamanannya tetap independen.
CNRP dibubarkan atas permintaan pemerintah Perdana Menteri Hun Sen, yang menuduh partai tersebut berencana mengambil alih kekuasaan dengan bantuan Washington. CNRP dan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kamboja membantah tuduhan tersebut. Kedutaan China belum menanggapi permintaan komentar perihal aksi unjuk rasa tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika