REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Mantan perdana menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengecam Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin karena berencana memberlakukan keadaan darurat untuk menangani pandemi Covid-19. Menurut Mahathir kebijakan demikian hanya akan memberikan kekuatan ekstra kepada Yassin.
Dalam blognya, chedet.cc, Mahathir mengatakan, tidak ada keadaan darurat yang dapat dilakukan untuk menghentikan pandemi Covid-19 lebih dari seperti yang diterapkan sekarang. “Keadaan Darurat akan memberikan kekuatan ekstra kepada Perdana Menteri. Apa yang dia lakukan sejauh ini belum meredakan masalah politik, ekonomi, dan sosial yang melanda negara," kata Mahathir, dikutip laman Malay Mail pada Sabtu (24/10).
Mahathir mengungkapkan Muhyiddin memiliki kabinet yang besar. Namun sejauh ini mereka belum memberikan kontribusi apa-apa bagi kesejahteraan rakyat serta negara. Mahathir menyebut kekuasaan dan otoritas pemerintah saat ini telah memadai untuk menangani pandemi. Di sisi lain, hanya ada sedikit perlawanan dari rakyat atas kebijakan yang telah diberlakukan.
“Kami tidak menemukan jenis keberatan dari orang-orang seperti yang terlihat di AS dan Eropa. Orang-orang kami sebagian besar telah mematuhi pembatasan seperti MCO (movement control order)," kata Mahathir.
Mahathir berpendapat rumor keadaan darurat saja telah mengakibatkan pasar saham tenggelam dalam. “Jika (Keadaan( Darurat diumumkan maka pasar akan hancur total. Investor tidak percaya Perdana Menteri bisa mengatur ekonomi," ujarnya.
Dari sisi politik, saat ini Muhyiddin sedang menghadapi potensi penggulingan oleh Presiden Partai Keadilan Rakyat Anwar Ibrahim. Jika Muhyiddin menerapkan keadaan darurat, Mahathir menilai hal itu akan memberikan kekuatan lebih padanya. Sebab parlemen bakal lumpuh. Muhyiddin dapat menyamarkan skenario tersebut sebagai keinginan Kerajaan atau Istana. “Tidak ada kerusuhan atau kekerasan di Malaysia, tidak ada pelanggaran hukum dan perintah untuk membenarkan keadaan darurat. Tetapi ada kebutuhan untuk melakukan beberapa perubahan pada Pemerintah yang merebut kekuasaan dengan cara yang tidak demokratis," kata Mahathir.
Pada Jumat lalu, Muhyiddin dan beberapa pejabat tinggi pemerintah bertemu dengan Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah di Istana Abdulaziz di Kuantan. Desas-desus telah beredar bahwa pemerintah Perikatan Nasional sedang berusaha untuk mengumumkan keadaan darurat dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Namun, belum ada pengumuman yang dibuat setelah pertemuan tersebut.
Pada 13 Oktober lalu Anwar Ibrahim telah bertemu dengan Sultan Abdullah. Pada kesempatan itu, dia menyerahkan bukti dokumen yang menunjukkan bahwa mayoritas parlemen mendukungnya menjadi perdana menteri dan membentuk pemerintahan baru.
Anwar mengatakan kini terserah kepada Sultan Abdullah untuk memutuskan langkah selanjutnya. Namun dia berpendapat, dengan mayoritas dukungan yang telah diperolehnya, Perdana Menteri Muhyuddin Yassin seharusnya mundur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika