REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Dua petinggi anggota Kongres dari Partai Demokrat mengumumkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo diselidiki telah menyalahgunakan kewenangannya karena menyampaikan pidato untuk Konvensi Partai Republik (RNC) di Yerusalem.
Pada Selasa (27/10), Middle East Eye melaporkan lembaga federal AS yang berwenang menyelidiki penyalahgunaan kekuasaan pejabat negara, Office of Special Counsel (OSC) menggelar penyelidikan terhadap Pompeo. Ia diduga melanggar Hatch Act, yang melarang pejabat federal menggunakan jabatan dan sumber daya pemerintah untuk kampanye.
"Kantor kami telah mengkonfirmasi Office of Special Counsel telah menggelar penyelidikan terhadap potensi pelanggaran Hatch Act yang berkaitan dengan pidato Menteri Pompeo untuk Konvensi Nasional Partai Republik," kata ketua Komite Luar Negeri House of Representative Elliot Engel dan kepala Komite Alokasi Anggaran Nita Lowey dalam pernyataan mereka.
Presiden AS Donald Trump menunjuk Pompeo untuk menyampaikan prestasi yang telah diraih pemerintahannya di bidang kebijakan luar negeri di Konvensi Partai Republik. Pidato itu disampaikan saat Pompeo melakukan kunjungan kerja ke Israel pada 26 Agustus lalu.
Dalam pidato selama empat menit itu, Pompeo menominasikan Trump untuk periode kedua. Ia juga memujinya karena membawa keluar AS dari kesepakatan nuklir Iran atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
Pompeo yang menjadi menteri luar negeri AS pertama yang menyampaikan pidato politik di konvensi membela aksinya tersebut. Pompeo mengatakan pidato tersebut ia sampaikan dalam kapasitasnya sebagai pribadi dan tidak menggunakan uang, sumber daya atau pegawai Departemen Luar Negeri AS.
Pejabat Departemen Luar Negeri memberitahu wartawan yang ikut dengan rombongan Pompeo saat itu. Menteri luar negeri tersebut menyampaikan pidatonya sebagai pribadi dan tidak ada dana atau sumber daya Departemen Luar Negeri yang digunakan.
Sejak bulan Agustus Partai Demokrat sudah mengkritik pidato Pompeo di RNC. Penyelidikan yang diluncurkan OSC saat ini untuk mencari tahu ada dana negara yang disalahgunakan.
"Mike Pompeo semakin berani menyalahgunakan Departemen Luar Negeri dan uang pembayar pajak sebagai kendaraan yang mendanai ambisi politik pemerintah dan dirinya sendiri," kata Engel dan Lowey.
"Jadi kami berterima kasih pada OSC, yang tidak bisa Pompeo pecat seperti yang ia lakukan pada Inspektorat Jenderal, karena menyelidiki masalah ini," kata mereka.
Pada bulan Agustus lalu, wakil ketua Komite Luar Negeri House Joaquin Castro sudah mengirimkan surat ke Wakil Menteri Luar Negeri Stephen Beigun. Ia meminta agar pidato Pompoe untuk RNC diselidiki.
Sejak RNC, banyak pejabat negara yang menyampaikan pidato untuk kampanye Trump. Termasuk Pompoe dan Penasihat Keamanan Nasional Robert O'Brien yang menyampaikan pidato politik untuk Trump di Wisconsin dan Iowa bulan lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika