REPUBLIKA.CO.ID, TEHRAN -- Iran menghadapi ancaman serius terkait pandemi corona. Ketua Dewan Kota Teheran telah memperingatkan lonjakan kematian akibat virus corona di Teheran.
Ia menegaskan akan ada "bencana manusia" jika penguncian (lockdown) tidak diberlakukan. Berbicara dalam pertemuan anggota Dewan pada Ahad, Mohsen Rafsanjani mengatakan Iran saat ini bergulat dengan gelombang ketiga virus yang tidak menunjukkan tanda-tanda memudar, tidak seperti dua gelombang pertama.
Jika tindakan efektif tidak diambil untuk menahan penyebaran virus lebih lanjut, itu dapat menyebabkan "tsunami dan bencana manusia" di musim dingin.
Rafsanjani mengatakan wakil rakyat di Teheran telah mencapai "pemahaman yang baik" tentang cara-cara untuk menahan gelombang ketiga virus corona, yang akan diusulkan melalui surat kepada pemerintah.
"Keputusan kami tentang (memerangi) virus corona harus direnungkan, tidak ditunda," tegasnya, menyerukan penguncian di Teheran dan kota besar lainnya selama "setidaknya dua minggu".
Iran telah melaporkan rekor jumlah infeksi dan kematian COVID-19 dalam beberapa pekan terakhir, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh negeri dan membebani petugas kesehatan yang kewalahan.
Pada Sabtu, juru bicara kementerian kesehatan Iran Sima Sadat Lari mengumumkan 7.820 infeksi baru dan 386 kematian, menjadikan penghitungan keseluruhan menjadi 612.772 kasus dan 34.864 kematian.
Pemerintah Iran minggu ini mengumumkan pembatasan di 25 ibu kota provinsi dan 46 kota lainnya, yang akan berlaku mulai Rabu. Namun, itu belum memberlakukan pembatasan ketat di Teheran.
Lonjakan angka kematian yang mengkhawatirkan di ibu kota telah membebani tidak hanya petugas kesehatan tetapi juga pada kuburan yang dilaporkan penuh.
Seorang anggota Dewan Kota Teheran pekan lalu mengatakan tiga kuburan umum lagi akan dibangun di selatan, timur dan barat Teheran.
Sampai kuburan baru siap, kapasitas Behesht e Zehra, pemakaman umum terbesar negara yang terletak di selatan Teheran, harus ditingkatkan, katanya.
Rafsanjani mengatakan "kurangnya perhatian" pemerintah telah mengarah pada "situasi saat ini", sementara menambahkan bahwa situasi ekonomi yang sulit yang disebabkan oleh sanksi AS memperburuk keadaan.