REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA - Uni Eropa memasukkan Presiden Belarus Alexander Lukashenko dan 14 pejabat lainnya dalam daftar sanksi pada Jumat karena "penindasan yang sedang berlangsung".

“Dewan hari ini menambahkan 15 anggota otoritas Belarus, termasuk Alexander Lukashenko, putranya, dan Penasihat Keamanan Nasional Viktor Lukashenko, ke dalam daftar individu yang dijatuhi sanksi terkait dengan penindasan dan intimidasi terhadap demonstran, anggota oposisi, dan jurnalis setelah pemilihan presiden 2020 di Belarus,” kata Uni Eropa dalam sebuah pernyataan.

Langkah-langkah pembatasan terhadap 15 pejabat itu termasuk larangan perjalanan, pembekuan aset, dan larangan penyediaan dana dari warga dan perusahaan Uni Eropa untuk mereka.

Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab menyambut baik keputusan UE tersebut.

“Inggris menjatuhkan sanksi Magnitsky pada Belarus, termasuk pada Lukashenko, pada akhir September. Saya senang melihat UE akhirnya mengadopsi sanksi serupa. Kami berkomitmen untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang melanggar hak asasi manusia," cuit Raab.

Pada 12 Oktober, blok Eropa mengatakan akan menambahkan Lukashenko ke daftar sanksi, jika situasi di negara itu tak kunjung membaik.

Belarus telah diguncang oleh protes massa sejak Lukashenko, yang telah memerintah negara bekas Uni Soviet itu selama lebih dari 26 tahun, terpilih kembali untuk masa jabatan keenam dalam pemilihan 9 Agustus.

Pihak oposisi menduga pemilu tersebut diwarnai kecurangan. Sviatlana Tsikhanouskaya, yang sekarang tinggal di pengasingan di Lituania, adalah penantang utama Lukashenko. Sementara itu, Lukashenko mengandalkan sekutunya, Rusia, untuk dukungan politik dan ekonomi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika