YANGON -- Jutaan pemilih akan memberikan suara pada Ahad (8/11) dalam pemilihan umum kedua Myanmar sejak berakhirnya junta militer 50 tahun yang lalu pada 2011. Pemungutan suara akan diadakan meskipun ada kekhawatiran penindasan yang dilakukan partai oposisi dan pencabutan hak minoritas, termasuk etnis Rohingya.
Pemilu itu akan memperebutkan 1.171 kursi nasional dan regional. Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi yang berkuasa - menang telak pada pemilu 2015 --diprediksi akan memperebutkan mayoritas kursi.
Parlemen bikameral Myanmar, Pyidaungsu Hluttaw, terbagi menjadi Amyotha Hluttaw, Dewan Kebangsaan atau majelis tinggi yang beranggotakan 224 orang - dan Pyithu Hluttaw, Dewan Perwakilan Rakyat yang lebih rendah dengan 440 kursi. Lebih dari 37 juta pemilih dari populasi 56 juta akan menentukan nasib kandidat yang mewakili lebih dari 90 partai.
Militer yang punya posisi kuat di negara itu mendapat 25 persen kursi parlemen tanpa pemilu. Militer akan mengontrol kementerian utama termasuk masalah dalam negeri dan memiliki hak veto pada masalah konstitusional.
Ada dewan legislatif dan pemerintah daerah di masing-masing tujuh negara bagian dan tujuh wilayah negara. Union Solidarity and Development Party, atau USDP, yang didukung militer, adalah oposisi utama NLD Suu Kyi.
Dalam lima tahun terakhir, Suu Kyi tidak bisa bekerja sama dengan partai-partai etnis minoritas karena dia gagal mencapai kesepakatan untuk memberikan otonomi politik yang lebih besar kepada etnis minoritas. Menjelang pemilu, Myanmar menghadapi kritik keras karena menindas oposisi, termasuk jurnalis, pengunjuk rasa mahasiswa, dan penolakan hak suara untuk Rohingya.
Dalam sebuah pernyataan, PBB mengatakan militer "menggunakan KUHP, yang diberlakukan oleh Inggris pada tahun 1861, untuk mencekal jurnalis, mahasiswa, dan lainnya karena menggunakan hak dasar mereka untuk kebebasan berekspresi."
“Kejahatan mereka? Karena mereka mengkritik pemerintah dan militer, ”kata Tom Andrews, pelapor khusus PBB tentang situasi hak asasi manusia di Myanmar.
"Tapi ini tidak bisa terjadi selama menegakkan hukum yang merusak sumber kehidupan demokrasi, dan hak untuk memilih ditolak berdasarkan ras, etnis, atau agama seperti halnya dengan Rohingya," katanya.
Myanmar juga menghadapi kasus genosida terhadap komunitas Rohingya yang sebagian besar Muslim di Pengadilan Internasional. Lebih dari 740.000 Rohingya melarikan diri dari Myanmar ke negara tetangga Bangladesh pada tahun 2016 dan 2017 ketika militer melancarkan kampanye kekerasan di negara bagian Rakhine.
Para penyintas Rohingya telah melakukan testimoni kekejaman yang mengerikan termasuk pemerkosaan massal, pembunuhan massal, penyiksaan dan perusakan properti yang meluas di tangan tentara. Selain itu, pembatasan ketat telah diberlakukan untuk membendung penyebaran infeksi virus corona.
Myanmar melaporkan 57.900 infeksi Covid-19 dan wabah telah melonjak dari sekitar 100 kasus per hari pada awal September menjadi puncak harian 2.000 kasus pada 10 Oktober. Mengingat pandemi, jutaan pemilih lansia telah memberikan suara pada 5 November.
Sebuah pernyataan bersama oleh setidaknya 10 organisasi masyarakat sipil yang berbasis di Myanmar meminta Myanmar untuk memastikan hak memilih, terlepas dari ras, agama, atau etnis. Pernyataan itu muncul setelah pengucilan pemilih dan kandidat Rohingya serta pengumuman dari Komisi Pemilihan Umum bahwa mereka akan membatalkan pemungutan suara di beberapa daerah etnis, termasuk di negara bagian Kachin, Chin dan Rakhine, mencabut hak pilih hingga 1 juta pemilih di Negara Bagian Rakhine saja. Pihak berwenang juga membatalkan pemungutan suara di daerah Bago Region dan negara bagian Karen dan Mon.
Ikuti Whatsapp Channel Republika