Rabu 11 Nov 2020 11:10 WIB

Iklan Lincoln Project Incar Firma Hukum Partai Republik

Dua firma hukum yang wakili Trump dalam gugatan pemilu diminta cabut gugatan

Rep: Lintar Satria/ Red: Christiyaningsih
 Pendukung rapat umum Presiden Donald Trump di Beverly Hills, California, Sabtu, 7 November 2020. Demokrat Joe Biden mengalahkan Presiden Donald Trump untuk menjadi presiden Amerika Serikat ke-46 pada hari Sabtu, memposisikan dirinya untuk memimpin negara yang dicengkeram oleh sejarah pandemi dan pertemuan gejolak ekonomi dan sosial.
Foto: AP Photo/Ringo H.W. Chiu
Pendukung rapat umum Presiden Donald Trump di Beverly Hills, California, Sabtu, 7 November 2020. Demokrat Joe Biden mengalahkan Presiden Donald Trump untuk menjadi presiden Amerika Serikat ke-46 pada hari Sabtu, memposisikan dirinya untuk memimpin negara yang dicengkeram oleh sejarah pandemi dan pertemuan gejolak ekonomi dan sosial.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Komite politik anti-Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Lincoln Project, mengumumkan rencana meluncurkan iklan. Iklan tersebut mengincar dua firma hukum yang mewakili Trump dan Partai Republik atas gugatan mereka terhadap hasil pemilu pekan lalu.  

Pada Rabu (11/11) komite yang dikelola mantan anggota Partai Republik itu juga mengajak masyarakat untuk menemukan akun media sosial karyawan firma hukum Jones Day dan Porter Wright Morris & Arthur. Kelompok itu mendesak dua firma hukum itu meminta klien mereka mencabut gugatan.

Baca Juga

"Lalu bertanya pada mereka bagaimana mereka dapat bekerja pada organisasi yang mencoba mengubah kehendak rakyat Amerika," cicit Lincoln Project.

Usai dibanjiri serangan, Porter Wright menghapus akun media sosial Twitter mereka. Jones Day mengatakan mereka tidak mewakili Donald Trump, tim kampanye, 'atau pihak lain yang berafiliasi dengan gugatan hukum yang menuduh kecurangan dalam pemilu'.

Namun Jones Day mewakili Partai Republik Pennsylvania dalam gugatan yang dibawa oleh pihak swasta dan Partai Demokrat Pennsylvania. Gugatan itu menghasilkan putusan untuk memperpanjang tenggat waktu pengembalian suara melalui surat yang ditetapkan anggota parlemen Pennsylvania.

Tidak ada bukti mengenai kecurangan dalam pemilihan umum AS 2020. Pemantau internasional dari Organization of American States (OAS) mengatakan mereka tidak menemukan kecurangan atau penyimpangan dalam pemilihan umum AS pekan lalu.

Delegasi yang terdiri dari 28 pakar dan pemantau dari 13 negara memantau proses pemilihan AS di negara bagian Georgia, Iowa, Maryland, Michigan, dan District of Columbia. Covid-19 membuat jumlah pakar yang dikerahkan untuk melakukan pemantau terbatas.

sumber : AP
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement