REPUBLIKA.CO.ID, MEXICO CITY -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Meksiko mendesak penyelidikan dugaan polisi menggunakan senjata api untuk membubarkan demonstrasi di Kota Cancun. Unjuk rasa feminis itu dipicu pembunuhan perempuan muda.
Rekaman video yang diambil pengunjuk rasa dalam kerusuhan pada Senin (9/11) malam tersebar di media sosial. Video itu menunjukkan sekelompok demonstran mencoba menghancurkan gerbang sebuah gedung sebelum akhirnya bubar untuk melindungi diri dari tembakan senjata otomatis.
Jurnalis yang meliput unjuk rasa itu menggambarkan situasi yang serupa dengan rekaman video. Polisi Cancun menolak berkomentar mengenai penggunaan senjata api terhadap pengunjuk rasa.
Pada Rabu (11/11), Komisi HAM Meksiko mengatakan setidaknya dua orang wartawan terluka dalam kerusuhan tersebut. Mereka tidak mengatakan apakah luka para wartawan berkaitan dengan tembakan senjata api.
Komisi HAM Meksiko mendesak agar penyelidikan resmi 'segera' dilakukan. Mereka juga meminta pemerintah melarang polisi menggunakan peluru tajam terhadap pengunjuk rasa.
Belum diketahui apakah suara tembakan yang terdengar dalam unjuk rasa berasal dari tembakan peluru tajam, karet atau peluru kosong. Melalui media sosial Twitter, Wali Kota Cancun mengatakan kepala polisi kota itu Eduardo Santamarina dipecat dari jabatannya.
Kepala Polisi Negara Bagian Quintana Roo Alberto Capella yang awalnya menegaskan petugasnya tidak terlibat dalam insiden tersebut mengatakan peristiwa 'memalukan' itu akan diselidiki. Cancun masuk negara bagian Quintana Roo.
Gubernur Quintana Roo Carlos Joaquin mengatakan Capella telah mengajukan pengunduran diri dan ia mengizinkannya. Kantor Komisioner HAM PBB di Meksiko mengecam apa yang mereka sebut 'penggunaan kekuatan secara berlebihan'. Mereka juga menyerukan penyelidikan independen.
Kementerian Dalam Negeri Meksiko juga mendesak penyelidikan terhadap 'represi dan agresi bersenjata'. Unjuk rasa itu dipicu pembunuhan Bianca “Alexis” Lorenzana. Tubuh perempuan 20 tahun itu ditemukan dimutilasi di Cancun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika