REPUBLIKA.CO.ID, WILMINGTON -- Presiden terpilih Joe Biden mengatakan tidak ada yang akan menghentikan proses transfer kekuasaan di pemerintah Amerika Serikat (AS), Selasa (10/11). Pernyataan ini muncul saat pejawat Donald Trump bersikeras tidak mau mengakui kekalahan dan meninggalkan Gedung Putih.
Biden mengatakan dalam pidatonya di Delaware bahwa timnya sedang mendorong pembentukan pemerintahan baru. Pembentukan ini untuk mengambil alih pada Hari Pelantikan, 20 Januari 2021, apa pun yang terjadi.
"Kami akan pergi, bergerak bersama, secara konsisten, menyusun administrasi kami, Gedung Putih, dan meninjau siapa yang akan kami pilih untuk posisi Kabinet, dan tidak ada yang akan menghentikan itu," kata Biden.
Biden mendapatkan lebih dari 270 suara elektoral yang dibutuhkan untuk mengambil alih kursi kepresidenan. Dia berhasil memenangkan suara dari Pennsylvania setelah empat hari penghitungan akibat lonjakan surat suara dari pos karena pandemi virus corona.
"Seluruh Partai Republik telah ditempatkan dalam posisi dengan beberapa pengecualian yang cukup diintimidasi oleh presiden yang sedang menjabat, tetapi hanya ada satu presiden pada satu waktu," kata Biden menanggapi tentang sikap Republikan yang masih enggan bersuara tentang pemilihan.
Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Republik, Mitch McConnell, telah mendukung hak Trump untuk mengajukan gugatan hukum atas kemenangan Biden di beberapa negara bagian medan pertempuran seperti Pennsylvania. Beberapa senior Partai Republik pun berusaha menabur keraguan tentang hasilnya.
Namun, beberapa pembantu senior Partai Republik di Kongres mengatakan Trump harus segera menghasilkan bukti signifikan atau keluar dari panggung. “Saya pikir tujuannya di sini adalah untuk memberi presiden dan tim kampanyenya ruang untuk mendemonstrasikan adanya bukti nyata untuk mendukung klaim penipuan pemilih. Jika ada, maka mereka akan segera diadili. Jika tidak, kita semua akan pergi, "kata seorang asisten senior Senat Republik.
Akan tetapi para hakim telah membatalkan tuntutan hukum pemilu di Michigan dan Georgia. Para ahli mengatakan upaya hukum Trump memiliki sedikit peluang untuk mengubah hasilnya.
Kampanye Trump dan Partai Republik sebagian besar telah menggugat atas klaim masalah prosedural dengan penghitungan suara dan belum menunjukkan bukti penipuan dalam tuntutan hukum mereka. Meski begitu, pemerintahan Trump belum mau menyerah.
Jaksa Agung William Barr, orang yang ditunjuk Trump yang mengepalai Departemen Kehakiman, meminta kepada jaksa federal untuk mengejar tuduhan substansial tentang penyimpangan dalam pemungutan suara dan penghitungan surat suara.
Upaya Barr melanggar kebijakan departemen yang tidak melakukan penyelidikan terbuka terhadap dugaan kecurangan pemilu sampai penghitungan ulang dan hasilnya disertifikasi. Atas langkah penyelewengan itu Direktur Cabang Kejahatan Pemilu di Departemen Kehakiman, Richard Pilger, memilih mengundurkan diri dari jabatannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika