REPUBLIKA.CO.ID, WINA -- Badan Energi Atom Internasional (IAEA) menyatakan Iran terus meningkatkan persediaan uranium yang diperkaya, Rabu (11/11). Jumlahnya telah jauh melampaui batas yang ditetapkan dalam kesepakatan nuklir dan untuk memperkayanya hingga kemurnian yang lebih besar dari yang diizinkan.
Badan atom di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu menyampaikan laporan dalam dokumen rahasia yang didistribusikan ke negara-negara anggota. Laporan Associated Press yang melihat dokumen itu menyatakan, bahwa Iran pada 2 November memiliki cadangan 2.442,9 kilogram uranium diperkaya rendah, naik dari 2.105,4 kilogram dilaporkan pada 25 Agustus.
Kesepakatan nuklir Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) yang ditandatangani pada 2015 memungkinkan Iran hanya menyimpan persediaan 202,8 kilogram saja. Namun, IAEA melaporkan bahwa negara ini terus memperkaya uranium hingga kemurnian hingga 4,5 persen, lebih tinggi dari 3,67 persen yang diizinkan berdasarkan kesepakatan bersama Amerika Serikat (AS), Jerman, Prancis, Inggris, China, dan Rusia
Tujuan dari perjanjian itu adalah untuk mencegah Iran membangun senjata nuklir. Namun, analisis yang dikutip oleh Asosiasi Pengendalian Senjata yang berbasis di Washington menunjukkan, bahwa Iran sekarang memiliki lebih dari dua kali lipat bahan yang dibutuhkan untuk membuat senjata nuklir. Direktur Jenderal IAEA, Rafael Grossi, mengatakan bulan lalu bahwa tidak melihat kondisi tersebut itu.
Sebelum menyetujui kesepakatan nuklir, Iran memperkaya uraniumnya hingga kemurnian 20 persen yang merupakan langkah teknis singkat dari level senjata 90 persen. Pada 2013, persediaan uranium yang diperkaya Iran sudah lebih dari 7.000 kilogram dengan pengayaan yang lebih tinggi, tetapi diklaim tidak untuk bom.
Grossi mengatakan kepada Sidang Umum PBB pada Rabu, bahwa evaluasi mengenai tidak adanya bahan nuklir yang tidak diumumkan dan kegiatan untuk Iran terus berlanjut. Dia menyambut baik kesepakatan yang dicapai dengan pejabat Iran di Teheran pada Agustus tentang implementasi beberapa implementasi perlindungan,termasuk akses ke kedua situs milik negara itu.
Duta Besar Iran untuk PBB, Majid Takht Ravanchi, mengatakan Iran dan badan tersebut telah setuju untuk bekerja dengan itikad baik untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan terkait perlindungan ini. Dia menekankan dalam rapat virtual yang dihadiri 193 anggota, bahwa sangat penting bagi IAEA untuk mempertimbangkan informasi yang tersedia tentang kegiatan nuklir Arab Saudi.
"Jika Arab Saudi mencari program nuklir damai, itu harus bertindak dengan cara yang sangat transparan dan memungkinkan pengawas badan tersebut untuk memverifikasi kegiatannya," kata Ravanchi.
Ravanchi mengatakan, IAEA juga perlu mengambil pendekatan yang tidak memihak dan profesional terhadap Israel. Negara yang bukan merupakan pihak dalam Perjanjian Nonproliferasi Nuklir ini secara luas diyakini memiliki senjata nuklir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika