REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD - Pakistan masih menjadi negara yang paling berbahaya di dunia untuk para jurnalis. Berdasarkan laporan dari Freedom Network, sejak tahun 2000 hingga 2020, lebih dari 140 jurnalis terbunuh di negara ini.
Dilansir laman ANI, jurnalis dan pembela HAM untuk Dawn, IA Rehman, mengatakan laporan tahun ini tentang impunitas terhadap jurnalis yang menghadapi persidangan hukum di Pakistan bakal menyebabkan banyak penderitaan bagi semua orang. Sebab mereka menganggap keberadaan media kuat dan independen penting untuk pemerintahan yang baik dan kemajuan sosial.
Temuan yang lebih signifikan dari laporan tersebut adalah bahwa jurnalis yang bekerja untuk media cetak dua kali lebih mungkin menjadi sasaran tindakan hukum daripada rekan di media elektronik. Sementara untuk wilayah Sindh tiga kali lebih berisiko bagi jurnalis daripada provinsi atau wilayah lain.
Berdasarkan laporan tersebut, sebagian besar jurnalis (lebih dari sepertiganya) didakwa melakukan pelanggaran berdasarkan KUHP, sementara sepertiga lainnya dituduh melakukan terorisme. Beberapa lainnya diadili berdasarkan undang-undang kejahatan elektronik atau pencemaran nama baik.
"Tuduhan paling umum terhadap jurnalis adalah 'bertindak melawan lembaga negara' atau 'mencemarkan nama baik lembaga negara'," kata Rehman merujuk pada laporan tersebut dilansir laman ANI, Kamis.
Tuduhan lain dapat berupa kepemilikan senjata maupun bahan peledak secara ilegal, penggunaan narkoba, menyimpan literatur terlarang, atau melecehkan warga. Menurut laporan itu, dalam dua pertiga dari kasus di mana penyelidikan diselesaikan oleh polisi hanya setengah dari mereka yang dinyatakan layak untuk diadili.
Selain itu, persidangan dalam 60 persen kasus tidak pernah selesai. Hal ini membuat sebagian besar jurnalis tidak memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Sebanyak 10 dari 17 kasus tidak pernah mencapai kesimpulan sehingga sebagian besar jurnalis yang bersangkutan tidak mendapatkan keadilan sama sekali.
Rehman mengatakan penelitian ini mengarah pada kesimpulan selama 2018-2019, undang-undang lebih sering digunakan untuk melecehkan jurnalis yang bekerja dengan tujuan untuk mencegah mereka menawarkan kepada orang-orang tentang kejadian yang sebenarnya di sekitar mereka. Penemuan tahun lalu melaporkan ada 100 persen impunitas untuk para pembunuh dan nol persen keadilan untuk 33 jurnalis yang terbunuh.
Selain itu, kantor media juga menghadapi krisis yang disebabkan oleh menyusutnya pendapatan mereka. Selain itu kantor media menghadapi diskriminasi dalam distribusi iklan yang dikendalikan negara, pembatasan yang melanggar hukum atas peredaran beberapa surat kabar di daerah tertentu, dan kampanye berbahaya lainnya terhadap para pembangkang atau kendaraan opini independen.
Lebih lanjut Rehman menulis tradisi wacana sipil telah dirusak sedemikian rupa sehingga ungkapan 'real keempat' itu sendiri telah keluar dari mata uang.
Lebih dari 15 ribu jurnalis dan pekerja pendukung telah menjadi pengangguran dan prosesnya semakin cepat selama beberapa pekan terakhir. Lebih banyak lagi jurnalis yang dipaksa untuk menerima pemotongan gaji parah sehingga menyebabkan penurunan tajam dan kemerosotan layanan dan gaya hidup mereka.
Laporan tersebut menyatakan pandangan holistik tentang persidangan dan kesengsaraan media jelas akan memunculkan urgensi debat skala penuh di parlemen tentang perlunya komisi parlemen yang kuat untuk memeriksa krisis media dalam semua dimensinya. Itu juga harus mengidentifikasi penyebabnya dan menyarankan perbaikan jangka pendek dan jangka panjang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika