REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan akses yang sama bagi semua negara untuk memperoleh vaksin Covid-19. Ketersediaan dan kepastian akses vaksin, menurut Jokowi, menjadi salah satu tantangan terbesar PBB saat ini dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Apalagi tahun ini cukup krusial bagi PBB yang genap berusia 75 tahun. "Dalam jangka pendek PBB harus berperan memenuhi akses terhadap obat-obatan dan vaksin bagi semua," ujar presiden dalam pidato Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-11 ASEAN-PBB yang digelar secara virtual, Ahad (15/11).
"Dalam jangka panjang, PBB dan ASEAN dapat berkolaborasi memastikan kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan pandemi baru di masa mendatang," ujar dia.
Desakan kepada PBB bukan berarti kawasan ASEAN tidak punya peran nyata dalam menghadapi pandemi Covid-19. Jokowi menyampaikan, negara-negara di kawasan ASEAN telah belajar banyak dari pandemi ini.
Negara-negara ASEAN, ujarnya, berusaha membangun sistem dan mekanisme kawasan seperti ASEAN Response Fund for COVID-19, ASEAN Regional Reserve of Medical Supplies, ASEAN Comprehensive Recovery Framework, ASEAN Framework on Public Health Emergencies, dan ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework.
"Kami yakin, perbaikan pada sistem kesehatan nasional dan regional dapat menjadi fondasi yang kuat bagi perbaikan tatanan kesehatan global," kata Jokowi.
Selain tantangan soal vaksin dan penanganan pandemi, Jokowi juga meminta PBB mengembalikan kepercayaan terhadap multilateralisme. "Pertama, PBB harus mengembalikan kepercayaan terhadap multilateralisme. Kepercayaan akan tumbuh jika multilateralisme dapat memenuhi harapan masyarakat dunia khususnya dalam melawan pandemi," katanya.
Jokowi mengaku prihatin lantaran masih adanya praktik intoleransi beragama dan kekerasan atas nama agama. Menurutnya, hal ini bisa menyuburkan radikalisme dan ekstremisme apabila dibiarkan terus menerus. Ia pun meminta PBB agar lebih intensif menjaga kemajemukan dan toleransi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika