REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Animo masyarakat terhadap program kartu prakerja cukup tinggi. Selama tujuh bulan program ini berjalan, sebanyak 43,3 juta orang tercatat mendaftarkan diri untuk mendapat fasilitas prakerja. Angka pendaftar ini bisa dibilang sangat banyak, mengingat jumlah penduduk Indonesia di rentang usia kerja saat ini jumlahnya mencapai 183 juta.
"Dari jumlah itu, terjaring 5,6 juta penerima manfaat setelah melalui proses verifikasi dan randomisasi yang dilakukan dalam 11 angkatan," ujar Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono dalam siaran resmi, Senin (16/11).
Edy melihat, membludaknya pendaftar ini sejalan dengan perbaikan tata kelola program kartu prakerja yang terus dilakukan. Ia mengakui, program ini sempat tersendat pada awal pelaksanaan, namun pengelola melakukan perbaikan setelah mendapat masukkan dari berbagai pihak.
Edy menambahkan, ada tiga nilai tambah yang ditawarkan kartu prakerja. Pertama, program ini mampu mendorong perubahan status dari pengangguran menjadi pekerja. Pemerintah mencatat, dari seluruh peserta kartu prakerja yang sebelumnya menganggur, 30 persen di antaranya berubah status menjadi pekerja setelah menjalani program. Termasuk, peserta yang akhirnya membuka usaha sendiri.
"Data ini didapatkan melalui tiga kali survei," jelas Edy.
Nilai tambah kedua, ujar Edy, kartu prakerja mampu mendorong inklusi keuangan, terutama bagi 27 persen atau 672.000 orang yang tidak punya rekening bank atau dompet digital. Peningkatan inklusi keuangan disebabkan pembayaran insentif yang disalurkan melalui dua kanal tersebut. Artinya, peserta pun terdorong untuk memiliki rekening atau dompet digital.
Nilai tambah ketiga, kartu prakerja diyakini mampu mendorong kewirausahaan. Jumlah peserta yang menjalankan usaha sendiri tercatat terus bertambah menjadi 18 persen pada survei kedua dan 25 persen pada survei ketiga.
"Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pertumbuhan peserta yang berwirausaha tidak semata-mata karena dampak COVID-19," kata Edy.
Kendati dianggap cukup sukses. Namun pemerintah mengakui masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait akses internet yang belum merata di seluruh daerah. KSP mencatat ada empat provinsi yang memiliki keterbatasan akses internet.
Akibatnya, jumlah pendaftar di provinsi tersebut kurang dari kuota yang dibuka. Empat provinsi tersebut di antaranya Papua, Papua Barat, Maluku Utara, dan Kalimantan Utara.
"Mengingat sistem digital menuntut adanya akses internet, perbaikan jaringan internet pada empat provinsi tersebut menjadi perhatian dan prioritas pemerintah," katanya.
Kartu Prakerja merupakan program peningkatan kompetensi melalui bantuan biaya pelatihan, dengan paket pelatihan mayoritas bersifat tatap muka. Dalam program ini ada insentif pasca pelatihan sebesar Rp 500.000.
Ketika pandemi Covid-19 melanda, desain program diubah menjadi semi bansos, sehingga komponen insentifnya menjadi jauh lebih besar, yaitu Rp 2,4 juta. Adapun Kartu Prakerja resmi menjadi bagian dari klaster Perlindungan Sosial dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan alokasi anggaran Rp 20 triliun dan target penerima manfaat sebanyak 5,6 juta orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
