REPUBLIKA.CO.ID, TUNIS -- Forum Dialog Politik Libya (LPDF) yang ditengahi PBB diputuskan untuk ditunda hingga pekan depan. Hal itu dipicu karena kurangnya konsensus tentang siapa yang akan memimpin proses transisi pemerintahan.
Kepala Misi Dukungan PBB di Libya (UNSMIL) Stephanie Turco Williams mengumumkan penundaan forum pada konferensi pers di hari penutupan forum, Ahad (15/11) waktu setempat di Tunis. Dia mengatakan, bahwa konflik 10 tahun tidak dapat diselesaikan dalam sepekan dan mengumumkan bahwa para peserta akan bertemu lagi melalui konferensi video dalam sepekan lagi.
"Mereka akan bertemu untuk menyepakati pemilihan otoritas eksekutif," kata Williams dikutip laman Anadolu Agency, Senin (16/11).
Menurut peserta forum, tidak ada kompromi yang dicapai pada nama dan mekanisme eksekutif yang akan mengatur proses transisi hingga pemilu diadakan pada akhir 2021. William mengumumkan, diputuskan pada Jumat untuk masa transisi yang akan diakhiri dengan pemilihan yang diadakan pada 24 Desember 2021.
Dalam forum tersebut, disebutkan bahwa mereka telah menyepakati ruang lingkup, tugas dan wewenang Dewan Presiden, yang akan terdiri dari tiga anggota, yang masing-masing akan mewakili tiga wilayah Libya. Dewan kemudian harus mengambil keputusan dengan suara bulat.
Demikian pula, disebutkan bahwa telah dicapai kesepakatan tentang kekuasaan dan tugas pemerintah yang akan menjalankan kekuasaan eksekutif. Seorang peserta forum yang berafiliasi dengan Dewan Tertinggi negara bagian yang meminta untuk tidak disebutkan namanya mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa forum tersebut dihentikan dengan alasan bahwa beberapa peserta bersikeras bahwa Akile Saleh, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Tobruk mengepalai Dewan Presiden selama proses transisi.
Sebanyak 75 orang yang dipilih oleh PBB untuk mewakili berbagai wilayah Libya menghadiri forum tersebut, yang dimulai pada 9 November di ibu kota Tunisia. Pembicaraan itu berlangsung di tengah tekanan internasional yang berat setelah pihak yang bertikai menyetujui perjanjian gencatan senjata yang ditengahi PBB bulan lalu di Jenewa.
Libya terbagi antara pemerintah yang didukung PBB di ibu kota Tripoli, dan otoritas saingan yang berbasis di timur. Kedua belah pihak didukung oleh berbagai milisi lokal, serta kekuatan regional dan asing.
Pasukan Libya Timur, yang dipimpin oleh komandan Khalifa Hifter, melancarkan serangan pada April 2019 untuk mencoba dan merebut Tripoli. Kampanyenya gagal pada Juni, ketika milisi sekutu Tripoli, dengan dukungan Turki yang kuat, mendorong pasukan Hifter menjauh dari Tripoli.
Ikuti Whatsapp Channel Republika