REPUBLIKA.CO.ID, YEREVAN -- Perdana Menteri Armenia pada Senin (16/11) mengatakan dirinya tidak akan mengundurkan diri di tengah kerusuhan dan aksi protes di negara itu.

"Saya tahu bahwa saya yang paling bertanggung jawab atas situasi tersebut. Untuk Oleh karena itu, saya akan hadir di pengadilan, jika diperlukan," kata PM Nikol Pashinyan pada konferensi pers virtual terkait kesepakatan soal Karabakh.

Masyarakat Armenia melakukan protes anti-pemerintah setelah Pashinyan menerima kekalahan melawan Azerbaijan dan menandatangani kesepakatan damai yang mengakhiri konflik bersenjata selama berminggu-minggu di Karabakh Atas. Turki menyambut gencatan senjata itu sebagai "kemenangan besar" bagi Azerbaijan.

Pashinyan juga mengatakan bahwa perkelahian itu sebenarnya bisa dicegah, tetapi Armenia 'memilih untuk berperang’. Pashinyan menekankan bahwa agenda dia saat ini hanya untuk memastikan stabilitas dan keamanan negara.

Sebanyak 17 partai oposisi meminta Nikol Pashinyan mundur untuk mencegah "kerugian yang tidak dapat diperbaiki" atas kesepakatan Karabakh. Hubungan antara bekas republik Soviet Azerbaijan dan Armenia tegang sejak 1991 ketika militer Armenia menduduki Nagorno-Karabakh, yang juga dikenal sebagai Karabakh Atas, sebuah wilayah yang diakui sebagai bagian dari Azerbaijan, dan tujuh wilayah yang berdekatan lainnya.

Bentrokan baru meletus 27 September dan tentara Armenia melanjutkan serangannya terhadap pasukan sipil dan Azerbaijan, bahkan melanggar perjanjian gencatan senjata kemanusiaan selama 45 hari. Tentara Azerbaijan membebaskan beberapa kota dan hampir 300 pemukiman dan desa dari pendudukan Armenia sejauh ini.

Pada 10 November, kedua negara menandatangani perjanjian yang ditengahi Rusia untuk mengakhiri pertempuran dan sepakat menuju resolusi yang komprehensif.

Ikuti Whatsapp Channel Republika